Sejarah Calon Perseorangan & Pilgub 2020 (1)

Senin, 23 Juli 2007 menjadi waktu yang dicatat dalam sejarah sebagai hari lahirnya calon perseorangan untuk Pilkada di Indonesia. Hari itu dilakukan pembacaan putusan MK nomor 5/PUU-V/2007 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, NTB yang berencana ingin mencalonkan diri dalam pilgub NTB lewat jalur perseorangan yang akan dilaksanakan tahun 2008. Dibukanya pintu calon perseorangan oleh MK tersebut tidak lantas dimaknai sebagai peniadaan peran partai politik sebagaimana tertuang dalam kesimpulan putusan tersebut pada angka 1, yaitu:

“Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang diatur dalam UU Pemda tidaklah menghilangkan hak perseorangan untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah tetapi cara untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah itu yang ditentukan oleh parpol atau 85 gabungan parpol. Pembatasan demikian dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005).”

Dokumen putusan secara lengkap beserta risalah persidangan bisa disedot disini: https://search.mkri.id/?q=%225%2Fpuu-V%2F2007%22

Inisiatif Lalu Ranggalawe tersebut beranjak dari hasil pilgub di aceh tahun 2006 yang diikuti oleh dua pasangan calon perseorangan dari total keseluruhan ada delapan pasangan calon. Pilgub Aceh dilaksanakan pada 11 Desember 2006 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.632.935 orang, yang tersebar di 21 kabupaten/kota, 8.471 TPS dan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan adalah 2.012.370. Pilgub pertama di Aceh tersebut dimenangkan oleh calon perseorangan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc – Muhammad Nazar, S.Ag dengan perolehan suara 38,20% dari 8 pasangan calon. Ruang jalur perseorangan dalam Pilgub Aceh diatur dalam UU nomor 11 tahun 2006 Pasal 67 ayat 1d dengan ketentuan dukungan (Pasal 68) calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten/kota untuk pilgub dan 50% dari jumlah kecamatan untuk pilbup/pilwali.

UU nomor 11 tahun 2006, Pasal 68

UU nomor 32 tahun 2004 kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi UU nomor 12 tahun 2008 yang diundangkan tanggal 28 April 2008 mengatur ketentuan calon perseorangan di Pasal 56, 59 dan 59A menjadi pijakan untuk calon perseorangan dalam pilkada di Indonesia. Jumlah dukungan kemudian diatur untuk calon perseorangan pilgub pada pasal 59 ayat 2a :

Sedangkan untuk calon perseorangan pilbup/pilwali pada pasal 59 ayat 2b :

Setelah diundangkan, pada tahun 2008 terdapat 3 paslon perseorangan yang terpilih, yaitu pasangan Christian N Dillak, SH- Zacharias P Manafe di Kab. Rote Ndou, Nusa Tenggara Timur; pasangan O.K. Arya Zulkarnain-Gong Martua Siregar di Kab. Batubara, Sumatera Utara; dan pasangan Aceng Fikri-Raden Dicky Chandra di Kab. Garut, Jawa Barat.

Syarat dukungan untuk calon perseorangan di pilkada kembali diubah pada UU nomor 8 tahun 2015 sebagai berikut :

Dengan pengaturan tersebut, calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan untuk Pilgub pada 9 Provinsi di pilkada serentak 2015 sebanyak 8 calon perseorangan.

Pilkada Serentak 2020

Perubahan terakhir terjadi pada UU nomor 10 tahun 2016, yaitu:

Dengan regulasi tersebut, pada pilkada serentak 2020 sampai tanggal 20-02-2020 pukul 24.00 Wib batas akhir penyerahan syarat dukungan untuk bakal paslon perseorangan pilkada serentak 2020 (Pilgub). Dari 9 provinsi yang melaksanakan Pilgub 2020, ada 2 provinsi yang mendaftar, yaitu: Kaltara dan Sumbar. Sementara di Sulut, Sulteng, Kalsel, Kalteng, Jambi, Bengkulu dan Kepri tidak ada yang mendaftar.

Syarat Dukungan Minimal untuk Calon Perseorangan (Pilgub) di 9 Provinsi

Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan di Kaltara an. H. Abdul Hafid Achmad-H. Makinun Amin, SH dengan jumlah dukungan sebanyak 57.510 telah diterima dan di Sumbar an. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum-Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dengan jumlah dukungan sebanyak 336.657 (masih dalam proses penghitungan).

Rekap penyerahan syarat dukungan di 4 Provinsi (Bengkulu, Kaltara, Sumbar dan Kepri)
Buku Tamu di 9 KPU Provinsi sd Pkl. 24.00 Wib
Konpers dan Penyerahan data .csv syarat dukungan serta akses ke Silon dari KPU RI ke Bawaslu RI, Siang hari tanggal 21-2-2020

Apakah 2 calon perseorangan ini dapat menjadi peserta pilgub 2020 di Kaltara dan Sumbar…?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *