Melanjutkan Pilkada 2020

Setelah rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan hasil bulat menunda pilkada, muncul pertanyaan kapan pilkada dilanjutkan kembali. KPU telah menyampaikan tiga opsi waktu pemungutan suara dengan prinsip semakin cepat pemungutan suara dilaksanakan, semakin baik. Penentuan lama waktu penundaan perlu menimbang masukan terkait Covid19 dan penyesuaian manajemen pilkada yang physical distancing.

Semakin lama penundaan dilanjutkan berdampak pada kualitas hasil tahapan yang telah dilaksanakan saat nanti dilanjutkan. Misalnya diputuskan penundaan selama satu tahun, tahapan penyerahan DP4 perlu kembali dilakukan karena semakin banyak perubahan data penduduk potensi pemilih. Sementara KPU sudah menyelesaikan sinkronisasi bersama Dukcapil dan menyerahkan hasilnya kepada KPU didaerah.

Bakal paslon perseorangan berpotensi dirugikan karena dalam setahun dimungkinkan pendukungnya telah berpindah domisili tinggal. Selain bakal paslon dirugikan, pemilih juga dirugikan akibat kehilangan hak dukungan politiknya kepada bakal paslon perseorangan. Terdapat 150 bapaslon kepala daerah di 2 provinsi pilkada gubernur, 105 pilkada kabupaten/kota  yang tersebar di 32 provinsi.

Selain konsekwensi teknis penyelenggaraan tersebut tentunya terdapat konsekwensi lain yang terkait efektifitas pemerintahan didaerah, anggaran dan faktor psikologi masyarakat paska Covid19.

Kalkulasi Tiga Opsi

Berbagai pihak melakukan penelitian untuk memprediksi kapan kira-kira wabah ini berakhir. Lima pihak berlatar belakang akademisi telah mempublikasikan hasilnya secara luas, yaitu P2MS ITB, FKM UI, FMIPA UNS, Akademisi UGM. Rata-rata peneliti memprediksi wabah ini berakhir antara akhir Mei – awal Juni.

Prediksi tersebut tidak jauh berbeda dengan keputusan kepala BNPB yang menetapkan masa keadaan tertentu darurat sampai tanggal 29 Mei. Kecuali ada masa perpanjangan waktu keadaan darurat dari kepala BNPB, maka pilkada lanjutan paling cepat dilaksanakan tanggal 30 Mei.

Total waktu penundaan pilkada sejak 21 Maret sampai 29 Mei 2020 sebanyak 70 hari. Sehingga waktu pemungutan suara semula tanggal 23 September ditambah 70 hari membuat waktu pemungutan suara paling cepat tanggal 1 Desember, hari selasa. Masih terdapat alokasi waktu 8 hari yang kosong hingga tanggal 9 Desember.

Apabila wabah baru selesai pada awal bulan Juni, pilihan melaksanakan pemungutan suara tetap tanggal 9 Desember masih memungkinkan dengan alokasi waktu 8 hari tersebut. Hal lain terkait pengaturan waktu tahapan dalam UU Pemilihan perlu disesuaikan seperti verifikasi faktual bapaslon perseorangan dan proses sengketa pencalonan. Peraturan KPU terkait proses tahapan perlu disesuaikan seperti: pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye serta tahapan, program dan jadwal.  

Apabila kondisi wabah masih berlanjut secara signifikan sampai akhir bulan Juni, awal Juli dan seterusnya, opsi B dan C menjadi pilihan paling mungkin untuk dijalani. Ada pula penelitian yang memprediksi wabah ini selesai sampai bukan Juni atau Juli atau bahkan lebih.

Pilkada Physical Distancing

Selain soal waktu pemungutan suara, aspek kesehatan warga menjadi faktor fundamen sehingga diperlukan penyesuaian teknis manajemen pilkada. Perubahan tersebut menimbang 3 aspek, yaitu teknis penyelenggaraan yang physical distancing, kehidupan digital dan prinsip pemilu yang demokratis.

Kasus Covid19 tersebar di 204 negara per 03 April 2020

Verifikasi faktual apakah masih dengan metode sensus atau diganti metode sampling sebagaimana telah diterapkan saat tahapan verifikasi partai politik. Pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah diubah dengan mengoptimalkan pengurus RT/RW atau sebutan lain. Metode kampanye yang minim physical-touching dan mengatur kampanye digital dalam UU Pemilihan. Teknis pemungutan suara yang bebas dari Covid19 harus dijamin seperti pemilih pakai masker, ada hand sanitizer di TPS dan tetap jaga jarak di areal TPS.  

Standar sehat penyelenggara pemilihan di badan adhoc sebaiknya menghindari dua kondisi, usia lanjut dan atau tengah mengidap penyakit dalam. Kerja penyelenggara badan adhoc harus terdistribusi secara merata sehingga tidak ada lagi PPK, PPS dan KPPS, hanya 1-2 orang saja yang kerja.

Salah satu dampak dari Covid19 adalah kehidupan semakin digital berlangsung dirumah-rumah. Orang tua membantu anaknya sekolah online, kursus online. Bekerja dilakukan secara online, arisan atau rumpi mau tak mau dilakukan secara online pula. Kondisi ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan kerja penyelenggaraan pemilihan semakin digital, termasuk debat kandidat secara online.

Berbagai perubahan yang dilakukan penting menjamin prinsip pemilihan yang demokratis. Salah satunya adalah terjaminnya hak publik mengevaluasi dan menentukan pemimpin lokalnya lima tahun sekali.

Namun jauh lebih penting menjamin esensi pilkada atau pemilu, yaitu proses sirkulasi elite berlangsung damai atau tanpa korban jiwa. Pengalaman sangat pahit pemilu serentak 2019 semoga tak terulang di pilkada serentak 2020. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan pilkada dapat dilanjutkan… ikan sepat, ikan gabus. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *