Pilkada New Normal

Oleh: Viryan [1]

Penyelenggaraan pemilu (pilkada) di masa pandemi Covid-19 menjadi perhatian bersama secara global. Kondisi setiap negara tentu berbeda namun semua menimbang hal yang sama, yaitu keselamatan pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara. Berbagai lembaga demokrasi internasional memberi pandangan dan masukan untuk penyelenggaraan pemilu dimasa Covid-19. Seiring pendekatan New Normal yang sedang dilakukan sejumlah negara dimasa Covid-19, menjadi kebutuhan yang sama memformulasikan New Normal dalam teknis penyelenggaraan pilkada 2020.

IDEA Internasional membuat dokumen tertulis perihal pertimbangan seputar pemilu dimasa Covid-19[2] menyampaikan tiga pertimbangan utama dalam merencanakan pemilu dimasa Covid-19, yaitu signifikansi konstitusionalitas pemilu, mekanisme kampanye alternative dan metode pemungutan suara jarak jauh alternative. Terkait legitimasi penyelenggaraan, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu: hilangnya suara, tuntutan oportunisme politik, akibat pada partisipasi pemilih dan dampak pada substansi kampanye. Pertimbangan lain pada lima risiko sebagai implikasinya, yaitu: reputasi pengambil keputusan, politik, keuangan, operasional dan hukum.

IFES membuat dokumen lebih fokus dan mendalam pada aspek kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu[3]. Ada empat rekomendasi untuk semua tahapan teknis pemilihan:

  • Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan masyarakat yang berkompeten dalam melakukan analisis risiko, pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi strategi mitigasi risiko secara efektif.
  • Mencegah atau mengurangi interaksi secara langsung antar individu: Menerapkan aturan jarak fisik yang aman, kebersihan pernafasan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan, jika memungkinkan, mengadopsi alat dan mekanisme jarak jauh yang aman.
  • Mencegah atau mengurangi kontaminasi permukaan dan benda-benda yang digunakan secara umum. Menerapkan penggunaan APD seperti masker wajah dan kebersihan pernafasan; dan, jika memungkinkan, mengadopsi mekanisme tanpa sentuhan (“touchless”).
  • Mencegah atau mengurangi terpaparnya orang-orang ke permukaan atau benda yang terkontaminasi. Mendorong sanitasi tangan menggunakan sabun dan air, atau larutan berbasis alkohol; mendorong semua yang hadir untuk tidak menyentuh daerah mulut,hidung, dan mata; secara sering melakukan disinfeksi terhadap permukaan dan benda-benda yang digunakan oleh banyak orang; menerapkan penggunaan APD; jike memungkinkan, menggunakan mekanisme tanpa sentuhan.

Kofi Annan Foundation juga menyampaikan pandangannya perihal ini dan menyampaikan tujuh prinsip utama dalam proses pemilihan dimasa pandemic Covid-19, yaitu: Landasan hukum yang kuat, Dukungan politik yang luas, Komunikasi yang jelas dan transparan kepada publik, Proporsionalitas, Berdasarkan informasi teknis terbaik yang tersedia, Memiliki batasan waktu, Memperhatikan kelompok masyarakat yang terdampak.[4]  Pandangan ini tertuang pada surat terbuka Kofi Annan yang juga ditandatangani 28 tokoh yang terlibat dalam Yayasan tersebut. Dari Indonesia ikut juga menandatangani Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pandangan tiga institusi tersebut bermuara tiga hal, yaitu: pentingnya pemilu untuk diselenggarakan dimasa pandemi Covid-19 dengan pertimbangan yang matang, kehati-hatian dalam adaptasi teknis penyelenggaraan terkait Covid-19 dan berpegang pada prinsip pemilu demokratis.

 “Democracy must not become the silent victim of the coronavirus pandemic”

(Kofi Annan Foundation, 19 Mei 2020)

Indonesia Melanjutkan

RDP Komisi II dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI tanggal 27 Mei 2020 menghasilkan tiga kesimpulan terkait penundaan pemilihan serentak. Pertama, persetujuan bersama melanjutkan tahapan pemilihan serentak; Kedua, menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang revisi tahapan, program dan jadwal yang akan dimulai tanggal 15 Juni 2020; Ketiga, kebutuhan anggaran tambahan untuk segera disampaikan dengan detail dan akan dibahas.

Kesimpulan RDP Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI

Kesimpulan pertama tak lepas dari surat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugas) Nomor: B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020. Isi surat menjelaskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang tertunda dapat dilanjutkan dengan syarat dilaksanakan sesuai protokol Covid-19 di setiap tahapannya. Masukan tersebut beranjak dari kondisi tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Poin ketiga Surat Gugas Nomor: B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020

Surat tersebut dalam proses administrasi pemilu sama seperti dokumen penjelasan dari Diknas atau Kemendikbud bila ada dugaan atas keabsahan ijazah calon peserta pilkada. Bila dalam tahap pemeriksanaan kesehatan bakal pasangan calon kepala daerah sama seperti dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan. KPU menjadikan dokumen penjelasan dari lembaga atau pihak yang berkompeten sebagai pertimbangan.

Dengan hasil RDP tersebut, KPU RI langsung mematangkan dan memutuskan sejumlah pilihan pengaturan teknis penyelenggaraan. Sejak akhir maret intens melakukan pembahasan dan menyusun berbagai alternatif penyesuaian teknis. Penyesuaian tersebut menjadi niscaya sebagai bentuk pelayanan pemilihan yang memberi rasa aman dan nyaman kepada semua pihak. Secara substansial penyesuaian tersebut senada dengan perubahan tata kehidupan menuju New Normal.

Asal Mula New Normal

Istilah New Normal menjadi mantra baru sebagai bentuk adaptasi manusia menormalkan hidup dimasa Covid-19. Dua kata tersebut generik, mudah di cerna sekaligus dipahami berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat awam. Lebih mudah dari istilah Protocol Covid19. Termasuk mengenalkan hal-hal baru dalam teknis penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Istilah New Normal mengemuka saat ini setelah Hans Kluge (Direktur WHO Regional Eropa) menyebut pertama kali saat konperensi pers tanggal 16 April 2020. Ia menyampaikan pedoman transisi untuk negara-negara di eropa dalam menghadapi pandemi Covid-19.[5] Sejak itu setiap penyebutan New Normal disandarkan pada pedoman transisi penanganan Covid-19.

Padahal istilah New Normal pertama kali disebut oleh Roger Mc Namee awal tahun 2003. Jejak digitalnya dengan mudah bisa ditemui dalam publikasi wawancaranya tanggal 30 April 2003 di website majalah Fast Company[6]. Tahun berikutnya (2004) Roger bersama David Diamond menulis buku dengan judul New Normal[7].

Roger menyebut New Normal sebagai landskap baru dalam bisnis investasi teknologi yang telah digelutinya selama 38 tahun. Ia dikenal sebagai veteran di Silicon Valley dan pernah menjadi mentor Mark Zuckerberg saat mengembangkan facebook. Pandangannya sebagai antitesa dari resesi bisnis dotcom yang terjadi di Amerika akhir tahun 1990-2000an. Roger juga meredefinisi hidup terkait waktu, uang, kepemimpinan dan tentu teknologi.

Dengan demikian, penggunaan istilah New Normal tidak tepat bila diposisikan semata-mata untuk model kebijakan transisi sebagaimana dipaparkan Hans Kluge. Ia bisa digunakan untuk semua hal terkait upaya menghasilkan kenormalan baru, termasuk penanganan Covid-19 dengan konteks kondisi yang berbeda. Sehingga kebijakan New Normal di Eropa bisa sama diadopsi atau berbeda dengan kebijakan New Normal di Indonesia atau negara lain.

Paling tidak ada lima hal yang relevan dengan kenormalan baru yang ingin diwujudkan dimasa Covid-19 saat ini dari hasil wawancara Roger Mc Namee yang dipublikasikan pada laman fast company:

Pertama, New Normal dilakukan karena Old Normal tidak lagi dapat digunakan. Pola hidup lama seperti berbicara jarak dekat dan tak memakai masker diluar rumah tak bisa lagi dilakukan. Pola hidup baru menuntut berbicara antar orang harus berjarak dan tetap menggunakan masker. Berdekatan dan berjabat tangan sebagai bentuk hubungan yang akrab dan santun tak lagi dapat dilakukan.

Pada konteks ini, pemberitaan tentang New Normal gagal di Korsel dengan meningkatnya kembali kasus Covid-19 keliru. Sangat mungkin hal tersebut terjadi karena masyarakatnya kembali menerapkan pola hidup Old Normal. New Normal sekali lagi bermakna perubahan tata hidup baru yang disiplin diterapkan. Bila tidak disiplin, sangat berpotensi terulang kondisi krisis.

Kedua, New Normal dimulai pada kondisi krisis Old Normal yang mereda dan agar tidak lagi terjebak atau terulang krisis Old Normal kedua. Dalam konteks Covid-19, New Normal menjadi solusi untuk menjaga grafik kasus aktif rendah dan terus terkendali. Perlu disiplin total untuk mencegah jangan sampai gelombang kedua terjadi. Dapat juga skenario New Normal sebagai upaya mempercepat peredaan krisis yang tengah terjadi.

Ketiga, New Normal hanya bisa efektif untuk orang yang mau berubah atau mau melakukan penyesuaian. Orang yang masih berpegang kuat menjalani hidup dengan Old Normal berpotensi “tersisih”. Disini penting upaya komunikasi publik untuk mengefektifkan New Normal di masyarakat.

Keempat, Teknologi digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Masa lalu teknologi adalah kegiatan non inti, saat ini teknologi benar-benar terjalin ke dalam tatanan sosial. Saat ini kehidupan masyarakat semakin digital. Digitalisasi kehidupan menjadi lapangan baru yang terbuka untuk siapapun yang mengedepankan prestasi bukan prestise serta popularitas.

Kelima, harapan dari upaya New Normal sederhana bagi Roger Mc Namee, “Make your life a little better”.

Melanjutkan Pilkada 2020

Kata kunci utama melanjutkan pemilihan serentak 2020 adalah protokol Covid-19 pada setiap tahapan. Salah satu target penyelenggaraan pemilihan serentak saat ini adalah tidak ada pemilih, petugas dan peserta yang terpapar dan atau wafat akibat Covid-19. Peristiwa kelam wafatnya ratusan petugas pemilu 2019 menjadi pengalaman kemanusiaan yang tak boleh terulang.

Saat ini KPU sedang intensif koordinasi dengan Gugas dan Kemenkes merumuskan protokol Covid-19 pada setiap tahapan. Penyesuaian memerhatikan tiga hal, yaitu: aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau edukasi.

Aspek regulasi menyangkut batasan penyesuaian yang tidak melampaui atau mengubah ketentuan UU Pemilihan. Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal sedang difinalisasi. Hari minggu kemarin, KPU melakukan harmonisasi rancangan PKPU dengan Kemenkumham. Ikut hadir dan memberi pandangan dari Bawaslu RI, BNPB, Kemendagri, Kemenpolhukam.

Harmonisasi rancangan PKPU secara daring dengan ZOOM, Minggu (31/5)

KPU juga tengah mematangkan penyusunan Peraturan KPU tentang tata laksana pemilihan dimasa Covid-19. Setiap tahapan ditelisik dan sebisa mungkin disesuaikan dengan pertimbangan utama mencegah penyebaran Covid-19. Namun penyesuaian secara teknis tidak mengubah pakem yang sudah ada. Hal mana terkait minimnya waktu untuk melakukan sosialisasi.

Tahapan verifikasi faktual (virtual) bakal calon perseorangan yang langsung dilaksanakan saat pemilihan dilanjutkan. Sebanyak 4,3 Juta pemilih akan dikonfirmasi kepastian dukungannya kepada 152 bakal pasangan calon. UU Pemilihan mengatur proses konfirmasi harus langsung kepada pendukung secara keseluruhan (metode sensus).

Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) akan dilaksanakan beririsan dengan virtual. Ada 105 Juta pemilih yang perlu dikonfirmasi. Tantangannya adalah bagaimana proses coklit yang meminimalisir 105 Juta pemilih terpapar Covid-19. Bila digunakan pendekatan door to door, 105 Juta pemilih potensi terpapar Covid-19.

Beberapa waktu terakhir ada kecenderungan masyarakat tidak ingin menerima tamu. Bahkan sejumlah pemberitaan menampilkan foto rumah warga yang secara tegas memasang kertas pengumuman dan spanduk didepan rumahnya tidak menerima tamu. Proses kerja door to door pun berpotensi tidak dapat berjalan optimal bila tetap digunakan.

UU Pemilihan memang menyebut keberadaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) namun tidak eksplisit menyebut kerja teknis harus door to door sebagaimana selama ini dilakukan. Pasal 58 ayat 3 hanya menyebut pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) atau sebutan lain dan tambahan pemilih.

Tahapan pencalonan relative dapat ditekan secara optimal untuk physical distancing dengan membatasi proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon.

Tahapan kampanye dapat mengoptimalkan pendekatan daring atau online lebih besar dan menimalisir pendekatan luring atau offline. Pada PKPU sebelumnya, pengaturan pendekatan online baru sebatas media sosial. Saat ini dapat memperluas kepada seluruh media daring melingkupi iklan online, berita online, website, email dan sejenisnye. Termasuk juga mengoptimalkan fasilitas live streaming atau aplikasi meeting online seperti zoom, google meet dan lainnya.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara menjadi puncak pelaksanaan pemilihan. Sekitar 101-105 Juta pemilih tersebar di 309 kabupaten/kota pada 32 Provinsi akan datang ke TPS. Formulasi TPS yang bebas Covid-19 terus ditelaah sejak akhir maret 2020.

Pilihan mengurangi jumlah pemilih per TPS agar konsentrasi massa tidak banyak dan lama di TPS menjadi pertimbangan. Pengadaan alat pengukur suhu tubuh, pembersih tangan, sarana cuci tangan menjadi kebutuhan. Menyemprot areal TPS dengan disinfektan guna menjamin steril dari Covid-19 diperlukan. Pilihan alat coblos sekali pakai mengemuka dalam pembahasan internal. Tata cara pemberian tinta ada tiga alternative, disemprot, tetes atau dioles menggunakan korek kuping.

Setelah identifikasi dan pilihan penyusunan protokol Covid-19 dalam setiap tahapan, konsekwensi berikut adalah penambahan anggaran. Anggaran untuk pengadaan perangkat kerja tambahan mulai masker untuk petugas selama bekerja hingga berbagai alat lainnya menjadi kebutuhan dipenuhi. Anggaran tambahan yang dibutuhkan lebih dari 535 Milyar dengan kalkulasi yang detail dan berbasis data TPS terkini dari 270 daerah.

Aspek SDM juga menjadi perhatian. Meski protokol Covid-19 diterapkan, penting pula mengantisipasi potensi terpapar bagi petugas. Sehingga petugas badan adhoc yang memiliki penyakit bawaan seperti ginjal, diabetes, jantung dan sejenisnya perlu menimbang diri. Apakah terus menjadi petugas badan adhoc atau menyerahkan tugas tersebut kepada yang lain.

Berbagai penyesuaian aspek teknis tersebut bermuara pada pola manajemen pemilihan baru yang bebas Covid-19. Setelah terumuskan, mendapat masukan dari berbagai pihak dan ditetapkan, masih ada tantangan besar menanti, yaitu sosialisasi dan edukasi. Masyarakat telah terbiasa dengan pemungutan suara dengan cara Old Normal yang berpotensi tinggi menyebar Covid-19.

Faktor sosialisasi dan edukasi menjadi kunci sukses selanjutnya. Pola adaptasi menuju New Normal dapat terbantu bila penerapan protokol Covid-19 di pilkada serentak bersesuaian dengan protokol Covid-19 pada aktifitas lain.

New Normal Mikro

Skenario New Normal secara makro pada setiap negara dapat berbeda-beda sesuai kondisi negara masing-masing. Namun secara mikro sebenarnya sama, yaitu pola hidup pyhsical distancing dan menjaga imunitas tubuh. Physical distancing saat ini lebih kepada pendisiplinan. Disiplin menjaga jarak, disiplin menggunakan masker, disiplin membiasakan cuci tangan dan disiplin meminimkan persentuhan tangan ke berbagai sarana/barang ditempat umum.

Menjaga imunitas tubuh secara rutin membiasakan berjemur pagi, olahraga teratur namun, beban kerja rasional atau tidak bekerja sampai kelelahan dan menjaga asupan gizi.

Dua hal ini sejak awal april relatif telah tersosialisasi namun tidak mudah untuk bisa terlaksanakan secara efektif. Korsel yang sukses menyelenggarakan pemilu nasional kabarnya mengalami lonjakan kasus Covid-19 lagi.

Perlu digaungkan atau edukasi publik melakukan disiplin New Normal mikro. Sebenarnya tidak perlu biaya besar dan mudah dilakukan, yaitu: Disiplin dan teladan. Para pemimpin atau pejabat serta opinion leader perlu disiplin dan memberi teladan.

Roger Mc Namee menyinggung pentingnya kepemimpinan dalam New Normal. Pemimpin yang tidak takut untuk bertindak di tengah ketidakpastian. Dia menyebut Eric Schmidt (CEO Google) berhasil mengubah perilakunya dalam New Normal sehingga bisa memainkan hal baru. Eric fokus menghabiskan waktu untuk bekerja, bukan dalam sorotan.

Roger juga memberi nasihat untuk gunakan waktu untuk hal yang benar-benar kita sukai dan Ia melakukannya. Ia juga musisi dan punya grup band. Salah satu lirik lagu yang diciptakannya relevan dengan pertanyaan kapan Covid-19 berakhir, “…everybody has an opinion… but, nobody knows !”


[1]  Anggota KPU RI, paparan ini kecuali yang telah menjadi kebijakan KPU RI, sepenuhnya merupakan pendapat pribadi sebagai proses reformulasi manajemen pemilu yang melindungi keselamatan pemilih, peserta dan petugas pemilu.

[2]  IDEA Internasional (Terj. Perludem), Pemilu dan Covid-19, 2020.

[3]  IFES COVID-19 Briefing Series: Safeguarding Health and Elections, 2020.

[4]  https://www.kofiannanfoundation.org/electoral-integrity/open-letter-democracy-must-not-become-the-silent-victim-of-the-coronavirus-pandemic/

[5]  http://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/statements/statement-invest-in-the overlooked-and-unsung-build-sustainable-people-centred-long-term-care-in-the-wake-of-covid-19

[6]   https://www.fastcompany.com/46387/new-normal

[7]   New Normal: Great Opportunities in a time of great risk, Roger Mc Namee and David Diamond, Read Bussiness Information, a Division of reed Elsevier Inc. 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *