Pilkada: Agen Perlawanan Covid-19

Tidak ada virus yang baru mengancam hidup manusia secara cepat, massif dan global seperti Covid-19. Sejak pertama muncul Desember 2019 sampai sekarang sudah 213 negara terinfeksi dengan paling tidak terdapat empat kondisi grafik Covid-19. Kondisi pertama, terinfeksi dan selesai di gelombang pertama; kondisi kedua, masih di gelombang pertama, kondisi ketiga, telah melewati gelombang pertama dan kondisi keempat, sudah melewati gelombang kedua. Grafik Covid-19 Indonesia masih berada kondisi kedua. Telah mendesak upaya TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) dalam berbagai ruang yang mungkin dilakukan, utamanya penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Grafik Pagebluk Influenza 1918-1919

Istilah gelombang kasus terinfeksi merujuk pada grafik pagebluk Influenza tahun 1918 pada empat kota (New York, London, Paris dan Berlin) yang terjadi tiga gelombang. Tidak ada definisi baku tentang gelombang kasus namun sejumlah ahli menggunakan indikator pada kasus infeksi yang terjadi. Bila merujuk pada pendekatan kasus baru harian, terdapat empat kondisi yang terjadi diberbagai negara. Berdasarkan data www.worldometers.info (waktu akses tanggal 14 September 2020 pukul 05:00-07:00 Wib), Kondisi pertama, berhenti pada gelombang pertama diwakili oleh Brunai Darussalam dan China. Enam negara terbanyak kasus Covid-19 memperlihatkan tiga kondisi umum yang sedang terjadi. Kondisi kedua masih berada pada gelombang pertama diwakili oleh India, kondisi ketiga telah melewati gelombang pertama diwakili oleh Brazil, Rusia dan Kolombia, kondisi keempat telah melewati gelombang kedua diwakili oleh Amerika dan Peru.

Terjadinya gelombang pertama, kedua dan ketiga baik lama maupun banyaknya kasus pada setiap gelombang berbeda-beda. Lebih jauh lagi masih ada beberapa negara (sangat kecil) bebas Covid-19 karena mereka menutup diri total seperti Vanuatu, Pulau Solomon dan Kiribati. Namun bebas dari Covid-19 bukan berarti tidak terdampak secara ekonomi. Vanuatu termasuk yang tidak terlalu parah menerima dampak ekonomi karena 80% warganya hidup dalam ekonomi tradisional.

Grafik 6 negara terbanyak kasus Covid-19 (Sumber: www.worldometers.info, 14 Sept 2020, pukul 05:11 Wib)

Realitas global tersebut mencerminkan terinfeksi atau tidak serta kadar keparahan dampak kehidupan ekonomi semua berpulang pada langkah yang ditempuh masing-masing negara dan sikap kolektif warganya. Sejumlah negara bersama warganya gotong royong fokus melawan Covid-19 seperti di Selandia baru, Vietnam, Korea Selatan.

Namun ada pula beberapa negara yang terbelah dan terdampak buruk karena menjadikannya sebagai komoditas politik seperti di Amerika Serikat dan Brazil. Di Amerika Serikat, pendukung Partai Demokrat cenderung menganggap Covid-19 sebagai ancaman serius sementara pendukung Partai Republik cenderung tidak. Costas Panagopoulos, peneliti politik Universitas Harvard. “Banyak orang, terutama Presiden Trump, seperti mengatakan bahwa dampak politik virus corona lebih penting ketimbang dampak kesehatan.” Hal senada dinyatakan Tedros Adhanom (WHO), “Perpecahan antara warga dan perpecahan antara partai politik memperburuk pandemi,” dalam konperensi pers tanggal 20 April 2020. Perpecahan politik memperburuk Covid-19 terjadi apabila polarisasi membelah kepada sikap terhadap Covid-19.

Namun disisi lain terdapat beberapa negara yang berhasil mengelola dinamika politik dalam pemilihan umum berhasil menekan angka kasus Covid-19. Berdasarkan data IDEA Internasional dalam rentang waktu 21 Februari – 30 Agustus 2020, setidaknya ada 126 pemilu nasional atau pilkada. 70 negara yang menunda pemilu nasional atau lokal dan 56 negara tidak melakukan penundaan. 21 negara yang telah menunda kemudian memutuskan melanjutkan kembali dan 12 negara diantaranya sudah melaksanakan. 38 negara yang tidak melakukan penundaan telah sukses melaksanakan pemungutan suara. Negara yang berhasil menekan kasus Covid-19 secara seperti Korea Selatan tanggal 15 April 2020 dan Singapura tanggal 10 Juli 2020. Beberapa negara yang sebelumnya menunda juga sukses melaksanakan pemilu dengan tanpa ekses kepada Covid-19 seperti Kiribati tanggal 14 April 2020 (bebas Covid-19) dan Mesir tanggal 11-12 Agustus 2020.

Sumber: www.worldometers.info tanggal 14 September 2020, Pukul 05:20 Wib

Musuh Bersama di Pilkada 2020

Menempatkan Covid-19 sebagai musuh bersama penting sebagai kesadaran kolektif secara politik, baik nasional maupun lokal. Maknanya semua kepentingan politik harus diletakkan lebih rendah dari agenda melawan Covid-19. Posisi ini penting menjadi pra-syarat utama sebelum melanjutkan langkah penanganan Covid-19. Bila Relasi antar elite politik menafikan pagebluk Covid-19 dalam kontestasi politik di pilkada, efektifitas penanganan Covid-19 di 309 kabupaten/kota dimungkinkan semakin menjauh dari cahaya terang akhir gelombang pertama.

Kekhawatiran tersebut wajar hadir melihat realitas masa pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 4-6 September 2020. Berdasarkan catatan Bawaslu RI, sebanyak 243 dari 270 atau 90% daerah penyelenggara pilkada serentak terdapat pelanggaran dalam bentuk kerumunan saat pendaftaran. 315 dari 735 atau 42,85% bakal pasangan calon saat pendaftaran menghadirkan kerumunan massa pendukung. Realitas ini mengejutkan publik ditengah upaya bersama melawan Covid-19 dengan kampanye menjaga jarak sejak bulan Maret 2020. Iklim jaga jarak yang semakin tersemai seolah layu sebelum berkembang.

Fenomena tersebut bisa dilihat dari beberapa sisi guna memperkaya perspektif atas realitas sosial dimasa pagebluk Covid-19. Edukasi disiplin jaga jarak yang telah dilakukan belum terinternalisasi dielite politik lokal dengan baik, terlebih pada kalangan bawah. Kerumunan massa saat pendaftaran tersebut tak dapat dipungkiri sebagian besar adalah lebih kepada mobilisasi dari partisipasi. Sehingga bila mobilisasi tidak dilakukan, kerumunan sulit terjadi. Namun demikian, bila edukasi sosial untuk jaga jarak telah efektif, upaya mengajak berkerumun sangat mungkin tidak mendapat sambutan baik dari massa bawah.

Bila berbaik sangka, mungkin saja elite politik yang tengah berkontestasi tersibukkan dengan berbagai dokumen dan dukungan politik yang harus dipenuhi saat pendaftaran. Berbagai keperluan teknis pendaftaran disiapkan tim kampanye yang masih berfikir seperti biasanya menganggap menghimpun massa untuk ikut hadir saat pendaftaran menjadi kelaziman yang tetap dilakukan. Hal ini pun sulit untuk bisa dimaklumi mengingat pandemic Covid-19 telah masuk bulan keenam.

Namun nasi telah menjadi bubur, tinggal berharap dari 315 kerumunan yang hadir dalam tiga hari pendaftaran tidak menghadirkan klaster baru. Sisi baiknya permohonan maaf hadir dari sebagian besar bakal pasangan calon dan parpol pengusung. Namun mengobati kekecewaan publik perlu ditunjukkan dengan komitmen dan kerja politik mengikuti tahapan pilkada berikutnya sesuai protokol kesehatan Covid-19. Prasyaratnya terletak pada komitmen bersama bakal pasangan calon serta tim kampanye untuk disiplin protokol Kesehatan Covid-19 serta menghadirkan kreasi kampanye politik kekinian yang efektif meraih kepercayaan publik.

Menempatkan Covid-19 sebagai musuh bersama telah dilakukan oleh KPU dengan melakukan adaptasi regulasi dan teknis penyelenggaraan dengan cepat dan efektif. Tiga tahap pilkada sebelumnya terlaksana dengan disiplin tinggi ditingkat bawah. Pelantikan badan adhoc di 4.241 kecamatan dan 46.745 desa/kelurahan mayoritas berjalan secara daring. Verifikasi faktual syarat dukungan 154 calon perseorangan menemui 4,3 Juta pemilih terlaksana dilapangan dengan disiplin. Pemutakhiran data pemilih dalam bentuk Coklit dari rumah ke rumah mengkonfirmasi data sebanyak 105 Juta pemilih atau setara 46 Juta keluarga.

Realitas perilaku masyarakat yang belum signifikan menerapkan pola hidup jaga jarak dan memakai masker teredukasi dengan proses kerja petugas lapangan KPU. Petugas lapangan KPU minimal memakai tiga alat pelindung diri (APD), yaitu: sarung tangan plastik, pelindung wajah dan masker saat berinteraksi mengunjungi rumah pemilih. Di daerah yang sedang zona merah atau bahkan hitam, petugas lapangan KPU memakai baju hazmat lengkap. Mereka memberi contoh ditengah tengah masyarakat termasuk di zona hijau atau bahkan diklaim warga setempat dengan bebas Covid-19. Tidak salah bila kerja petugas lapangan KPU juga berperan menjadi agen perlawanan covid-19.

Adaptasi protokol Covid-19 pada tahap kampanye salah satunya memasukkan konsep penanganan Covid-19 dalam debat publik. Bakal pasangan calon dituntut dapat menawarkan strategi penanganan Covid-19 didaerah yang meyakinkan pemilih. Paling baik sejak dini bakal pasangan calon mengedepankan upaya perlawanan Covid-19 dengan kreasi dan inovasi teknis kampanye yang menarik simpati pemilih. Selain sebagai kerja politik, langkah ini juga sebagai kerja kemanusiaan. Mengutip ungkapan Gus Dur, “yang lebih penting dari urusan politik adalah kemanusiaan”. Bila pada akhirnya tidak terpilih menjadi kepala daerah, para elite politik beserta tim kampanyenya tercatat dalam tinta emas telah menjadi agen perlawanan Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *