Menyiapkan Pemilu 2024 Sejak Dini

Pemilu merupakan program pembangunan politik yang kolosal sekaligus fundamen bagi keberlangsungan suatu negeri demokrasi. Karenanya, pemilu sedapat mungkin direncanakan dengan matang, meskipun telah berkala lima tahun sekali dilaksanakan. Hari ini (9/3) secara resmi RUU Pemilu ditarik dari Prolegnas 2021 sehingga perencanaan dan persiapan pemilu dapat langsung dikerjakan oleh KPU dan para pihak terkait. Pentingnya persiapan sejak dini karena pada tahun 2024 diselenggarakan dua pemilu serentak.

Kesimpulan Raker Baleg DPR RI dengan Menkumham, Selasa (9/3)

Mengacu praktik manajemen yang baik, perencanaan disusun terlebih dahulu dengan matang, detail dan terukur baru kemudian diterapkan. Berbagai potensi risiko dan dampak negative yang dapat terjadi dibuat antisipasi atau dicari jalan keluar agar dapat terminimalisir. Hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh KPU karena UU Pemilu biasanya selesai menjelang tahapan pemilu harus sudah dimulai. Perencanaan pemilu secara detail berdasarkan UU pemilu disusun sambil dilaksanakan atau planning by doing.

Berkaca pada pengalaman memanage pemilu 2019, salah satu keterbatasan yang dihadapi adalah minimnya waktu merencanakan tahapan, program dan jadwal secara detail dan matang. UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan tahapan pemilu 2019 harus dimulai tanggal 17 Agustus 2017 atau selisih hanya satu hari. Nasib baik pada persiapan pemilu 2014, tahapan pemilu dimulai tanggal 9 Juni 2012 atau hampir satu bulan sejak UU No. 8 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Perencanaan tahapan pemilu yang sangat terbatas waktunya atau bahkan tidak rasional secara manajerial hendaknya tidak diteruskan.

Meski dengan keterbatasan waktu yang ada, keberhasilan pemilu serentak 2019 terwujud dengan tingkat partisipasi mencapai 81%, berhasil melawan banjir disinformasi, pelayanan hak pilih warga negara dengan baik. Namun disisi lain terjadi sejumlah kejadian yang perlu dicegah agar tak terulang kembali, seperti wafatnya 722 petugas pemilu, seleksi anggota KPU didaerah, kampanye pemilu serentak, penggunaan teknologi informasi hingga hasil pemilu yang lama, yaitu 33 hari setelah pemungutan suara.

Merencanakan Sejak Dini

Menyiapkan dengan waktu yang sangat cukup menjadi semakin penting karena yang disiapkan dua pemilu serentak pada satu tahun. Produk hukum yang digunakan adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Putusan MK terkait dengan kedua UU tersebut. Pengalaman pemilu serentak kepala daerah 2015, 2017, 2018 dan 2020 serta pemilu serentak 2019 menjadi pelajaran sangat berharga.

Mengacu pada ketentuan Pasal 167 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017, bila pemungutan suara pemilu nasional bulan April 2024, maka tahapan pemilu dimulai bulan Agustus 2022. Idealnya penyelenggara pemilu dan kementerian/lembaga terkait bersama sama menyiapkan sejak dini. Pengalaman pemilu 2019 memperlihatkan peran signifikan kementerian/lembaga terkait secara proporsional seperti: Kemendagri, Kominfo, TNI/Polri, Kemenkes, BSSN, Pemda hingga dunia usaha termasuk penyedia kertas. Pada pemilu 2019 sempat ada masalah kekosongan bahan baku surat suara, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Paling tidak terdapat empat tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk persiapan pemilu 2024 sejak dini, yaitu:

Pertama, Wafatnya 722 petugas pemilu 2019, meski petugas pemilu wafat telah terjadi sejak pemilu 1955, yaitu 67 petugas wafat. Meminimalisir petugas pemilu wafat dapat dilihat pada dua aspek, kondisi petugas dan beban tugas yang berat. Petugas pemilu wafat tidak hanya terjadi pada mereka yang berusia tua namun juga terjadi pada petugas usia sekitar 20-30 tahun. Membatasi usia penyelenggara badan adhoc baru menyelesaikan satu aspek, namun penting dicari alternatif menyelesaikan aspek beban kerja yang berat.

Pengaturan kerja yang manusiawi dan rasional secara manajerial pada tingkat badan adhoc diperlukan. Reformulasi beban kerja tersebut membutuhkan penguraian kerja tahapan secara menyeluruh yang terumuskan dalam pengaturan tahapan, program dan jadwal pemilu serta kerja teknis lainnya.

Kedua, Penggunaan teknologi informasi pemilu. KPU sudah mengembangkan tujuh sistem informasi tahapan, yaitu: Sidalih, Sidapil, Sipol, Silon, Sidakam, Silog dan Situng. Namun dasar hukum untuk seluruh sistem informasi tersebut belum ada di UU, sementara ini hanya Sidalih. Kasus Sipol yang telah digunakan KPU yang kemudian dianulir oleh Bawaslu menjadi catatan penting perlunya dasar hukum lebih baik untuk teknologi informasi pemilu.

Seiring dengan kebutuhan teknologi informasi untuk pemilu semakin tinggi dan menjadi bagian proses dan hasil resmi, diperlukan formulasi tahapan pemilu dalam penyiapan dan penggunaan teknologi informasi. Kebutuhan menggunakan sistem informasi untuk rekapitulasi hasil pemilu secara cepat, diperlukan kesiapan yang membutuhkan waktu cukup. Pada pemilu 2019 hasil pemilu secara resmi memerlukan waktu selama 33 hari dari waktu pemungutan suara. Kegiatan yang cukup lama adalah penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Jalan keluar masalah ini dapat menggunakan rekapitulasi elektronik (Sirekap).

Pembuatan dan penggunaan teknologi informasi pemilu sudah saatnya dimasukkan dalam tahapan pemilu. Hampir semua tahapan pemilu menggunakan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi. Level keberadaan sistem informasi semakin signifikan, sejumlah sistem informasi sudah saatnya digunakan sebagai “hasil-resmi”. Belajar dari pengalaman pemilu Pakistan, rekapitulasi elektronik disiapkan sejak tahun 2015 untuk digunakan pada pemilu tahun 2017 atau tiga tahun. Dengan demikian persiapan harus lebih matang, prosesnya terbuka dan akuntabel serta infrastruktur TI dapat tersedia dengan baik.

Ketiga, Penyediaan anggaran khususnya untuk pemilihan serentak 2024 yang dilaksanakan pada tahun yang sama setelah pemilu nasional. Dimungkinkan tidak semua daerah dapat menyiapkan sesuai waktu dan kebutuhan. Pemilihan serentak sebelumnya, selalu ada sejumlah daerah yang terkendala penyediaan anggaran pemilihan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan kebijakan menyiapkan sejak dini secara bertahap sejak tahun 2022-2024. Kebijakan ini pada sejumlah daerah telah dilakukan sejak tahun 2008.

Keempat, Penyusunan regulasi teknis. Adam Przeworski (1991) dalam Ramlan Surbakti (2019) merumuskan demokrasi secara minimalis sebagai sistem pelembagaan ketidakpastian atau rezim yang dari segi ketentuan predictable tetapi dari segi hasil pemilihan tidak. Membuat ketentuan pemilu predictable perlu dibarengi dengan waktu pembuatannya. Idealnya ketentuan tersebut dibuat sebelum tahapan pelaksanaan dilakukan atau dimasa tahapan persiapan.

Mempersiapkan pemilu 2024 sejak dini perlu kesepakatan bersama, utamanya pemerintah dan DPR. Bila kesepakatan bersama tersebut, KPU dapat langsung menyusun peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu 2024. Guna meningkatkan kualitas pemilu 2024, sebaiknya tahapan pemilu dimulai sekitar 30 bulan dari waktu pemungutan suara. Menambah waktu tahapan pemilu 10 bulan lebih awal menjadi solusi agar persiapan pemilu selesai dengan matang baru dilaksanakan, tidak lagi membuat perencanaan sambil melaksanakan (planning by doing). Risiko bila persiapan pemilu 2024 tidak disiapkan sejak dini (30 bulan) berpotensi masalah pada pemilu 2019 dapat terulang bahkan lebih komplek karena dilakukan pemilu serentak dan pemilihan serentak pada tahun 2024. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *