Indonesia Tiga Kali Menulis

(Sejarah Pemilu 1919-1959)

Selama ini pemilih dalam pemilu hanya mengenal dua cara dalam memilih, mencoblos dan mencentang atau mencontreng. Tradisi mencentang atau contreng hanya terjadi pada pemilu 2009 dan dianggap tidak berhasil hingga pemilu 2014 kembali hanya mencoblos. Padahal Indonesia pernah mempraktikkan cara memilih dengan menulis. Bukan hanya sekali bahkan tiga kali. Model memilih seperti ini relevan ditimbang untuk diterapkan kembali pada pemilu mendatang.

Tradisi pemilu Indonesia seolah hanya mencoblos sejak Pemilu 1955 atau istilah formal yang digunakan saat itu adalah menusuk. Tampilan surat suara pemilu 1955 ada di banyak literatur serta dengan mudah diakses diinternet. Gambar surat suara yang tampil dan dominan terlihat adalah lembar kertas kusam dengan sejumlah kotak berisi tanda gambar, nama dan nomor masing-masing daftar (peserta pemilu). Namun bila jeli dan detail, pada bagian kanan bawah ada satu kotak dengan 3 kolom.

Suhendro Sastrowiwoho (72) menunjukkan surat suara pemilu kuno yang dikoleksinya saat ditemui di kediamannya di Jalan Tanjung, Desa Kramat, Kota Kudus, Jateng, Selasa (23/4/2019) sore. Dari keterangan Suhendro, pertama kali ia mulai mengumpulkan surat suara pemilu yakni saat berusia 12 tahun, sekaligus koleksi terlama miliknya yang tercatat dimunculkan pada 1957. (Sumber: Kompas.com/PUTHUT DWI PUTRANTO)

Minimnya narasi teknis pemilu masa lalu secara utuh dan detail mengubur berbagai aspek teknis pemilu masa lalu yang baik bersama misterinya tanggal lahir KPU hingga kini. Sejarah tahun 1950an memang seolah tenggelam. Ruth McVey menyebutnya dengan Disappearing Decade. Beberapa Sejarawan Pemilu menyebut hal yang sama. Terakhir ada buku berjudul, Sejarah Pemilu Yang Dihilangkan. Saya baru membaca buku tersebut minggu lalu, sebelum bertugas ke Nabire, Papua.

Kembali kepada praktik memilih dengan menulis, tata cara memilih pada pemilu langsung setelah Indonesia merdeka telah tiga kali dilakukan. PPI membuat formula surat suara saat itu dengan membuat kolom untuk menulis pada setiap surat suara, pada bagian sebelah kanan bawah. Bagi pemilih yang ingin memilih dengan menulis bisa disalurkan pada tiga kolom untuk pemilih menulis nomor daftar calon, nomor urut calon dan nama calon yang dipilih.

Praktik menulis pada surat suara tersebut telah dilakukan pada pemilu secara langsung tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pengaturan hal tersebut sebagai implementasi Pasal 67 ayat 2, UU Nomor 7 Tahun 1953. Keberanian parlemen saat itu untuk membuat formulasi surat suara seperti itu mencerminkan kerangka regulasi yang visioner.

Secara teknis PPI mengatur melalui Instruksi Nomor 12 Tahun 1955 tentang Cara Melaksanakan Tugas Oleh Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan Dalam Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Konstituante. Pengaturan teknis melingkupi tata cara menulis, alat yang digunakan, ketentuan surat suara sah dan tidak serta formulir pencatatan hasil pemilu di TPS. Ditengah kondisi masyarakat pemilih yang mayoritas masih buta huruf, ruang memilih dengan menulis disediakan.

Ditengah kondisi masyarakat pemilih yang mayoritas buta huruf, ruang memilih dengan menulis dihadirkan. Aspek kemudahan pemilih secara adil tersaji. Bagi yang ingin sekedar memilih tanda gambar saja tanpa langsung ke calon tersaji. Secara bersamaan bagi yang ingin memilih langsung kepada calon tertentu juga tersedia. Pada setiap bilik suara ditempel Daftar Calon Tetap (DCT) yang berguna bagi pemilih yang ingin menulis nama calon. Surat suara besar dan lebar serta menyulitkan pemilih dapat dihindari.

Disain pemilu Indonesia tahun 1955 secara teknis sejak awal memang dibuat untuk beberapa kali pemilu. Setelah pemilu 1955 selesai, pemilu lokal memilih anggota DPRD tahun 1957-1958 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 beserta Peraturan pemerintah. Regulasi teknis diatur pada masing-masing peraturan daerah. Namun demikian disain surat suara yang digunakan pada semua daerah yang mengadakan pemilu lokal sama dengan desain surat suara pemilu 1955.

Sayangnya pemilu tahun 1959 tidak dapat diselenggarakan meski PPI periode kedua sedang bekerja menyiapkannya. Kondisi dinamika politik yang mengancam persatuan nasional dibeberapa daerah dan nasional membuat iklim tak kondusif untuk dilaksanakan. Seiring perubahan sistem pemilu tahun 1971, akhirnya praktik menulis dalam pemberian suara tidak lagi dilakukan sejak pemilu 1971.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *