Lahirnya DPR dan KPU

(Salinan tulisan dari blog vingo, tanggal 29 Agustus 2021).

Hari ini, 76 tahun yang lalu Presiden Soekarno melantik anggota Komite Nasional Pusat (pada sejumlah dokumen lain disebut Komite Nasional Indonesia Pusat) di Gedung Komidi, Pasar Baru, Jakarta. Jumlah anggota KNP yang dilantik terdapat beberapa versi, Osman Roliby menyebut 200 orang, Kahin menyebut 135 orang, Slamet Mulyana menyebut 136 orang, Harian Asia Raya yang hadir pada pelantikan menyebut 137 orang[1]. Walau saat itu masih bernama Komite Nasional Pusat (KNP), peristiwa pelantikan KNP dijadikan sebagai hari lahir DPR yang diperingati setiap tahun.

Keberadaan KNP adalah bagian akhir putusan PPKI membahas konstitusi tanggal 18 Agustus 1945. KNP diatur pada Pasal IV aturan tambahan UUD untuk membantu presiden sebelum terbentuk MPR, DPR dan DPA. Selama 1,5 bulan bekerja masih terdapat perbedaan tafsir tugas KNP, terlebih tanggal 25 September 1945 telah dibentuk lembaga DPA. KNP kemudian melakukan sidang lengkap tanggal 15-16 Oktober 1945 di Jakarta. Keputusan sidang langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 mengeluarkan Maklumat No. X yang berisi:

“Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada Haluan negara serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat [2]

Keberadaan lembaga perwakilan dengan nama Komite Nasional Pusat berlangsung hingga tanggal 15 Februari 1950. Kemudian berganti nama menjadi DPR dan Senat RIS sampai tanggal 16 Agustus 1950. Setelah RIS dibubarkan, nama DPR menjadi DPRS sampai terbentuknya DPR hasil pemilu 1955 pada tanggal 26 Maret 1956. Nama DPR mengalami perubahan menjadi DPR GR tanggal 26 Juni 1960 dan kembali lagi menggunakan nama DPR hingga kini sejak tanggal 28 Oktober 1971.[3]

Catatan lahir dan perkembangan DPR RI dari awal kemerdekaan hingga kini menggunakan pendekatan fungsi organisasi, bukan sebatas nama formil. Sehingga penentuan hari lahir DPR bukan pada tanggal 15 Februari 1950 ataupun 28 Oktober 1971, melainkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Hal serupa juga terjadi pada catatan sejarah TNI yang lahir tanggal 5 Oktober 1945.

Sejarah Singkat Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
(Sumber: https://indonesiabaik.id/infografis/sejarah-berdirinya-tni diakses tgl. 29 Agustus 2021)

Berkaca pada penentuan kelahiran DPR serta TNI, salah satu pertimbangan untuk menentukan hari lahir KPU yang hingga kini belum ada, yaitu menelusuri waktu pelantikan atau pembentukan KPU yang menyelenggarakan pemilu tahun 1955. Pertimbangan lain seperti dilakukan sejumlah institusi negara yang terbentuk pascareformasi, penentuan waktu lahir dapat pula merujuk pada pengesahan UU pembentukan badan tersebut.

Bila merujuk pada sejarah pemilu Indonesia pertama tahun 1955 penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1953 mengangkat sembilan anggota PPI tanggal 7 November 1953 yang terdiri dari: S. Hadikusumo (Ketua), Rustam Sutan Palindih (Wakil Ketua) dan Anggota terdiri dari Sudarnadi, Surjaningprodjo, Sudibjo, H. Sofjan Siradz, Soemarto, Hartojo, Asrarudin. Masa kerja anggota PPI sesuai Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 1953 selama 4 (empat) tahun. Saat itu masa kerja PPI yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953 selama empat tahun. Setelah pemilu 1955 selesai dilaksanakan sampai tahun 1956, PPI periode kedua diangkat Presiden tanggal 24 Januari 1958. Pelantikan anggota PPI dilakukan pada tanggal 28 November 1945 oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta.[4]

Pemberitaan Kedaulatan Rakjat, tanggal 17 September 1946 tentang Pelantikan Anggota BPS oleh Wakil Presiden RI tanggal 16 September 1946 di Jogjakarta

Namun bila lebih detail lagi menelusuri kelembagaan PPI, pada UU Nomor 7 Tahun 1953 disebutkan bahwa PPI merupakan kelanjutan dari badan penyelenggara pemilu sebelumnya, yaitu Kantor Pemilihan Pusat (KPP). KPP dibentuk berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1948 sebagai kelanjutan dari Badan Pembaharuan Susunan (BPS) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1946. Dengan demikian badan penyelenggara pemilu pertama di Indonesia adalah BPS.

Pelantikan anggota BPS dilakukan oleh Wakil Presiden Muh. Hatta tanggal 16 September 1946 di Jogjakarta. Anggota BPS yang diangkat pertama kalinya sembilan orang, yaitu: Soepeno dari Partai Sosialis (Anggota merangkap Ketua), Mr. Soejono Hadinoto Brotokoesoemo dari Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia, Boerhanoeddin Harahap dari Partai Masyumi, Sjamsoedin Soetan Makmur dari Partai Nasional Indonesia, R.A. J. Djoepri Nitimihardjo dari Partai Katolik Republik Indonesia, Moechasim Hadiprabowo dari Daerah Sunda Kecil, A. Tahya dari Daerah Maluku, Manai Sophian dari Daerah Sulawesi dan Goesti Abdoel Moeis dari Daerah Kalimantan masing-masing selaku anggota.[5]

Kedua badan penyelenggara pemilu sebelum PPI, yaitu BPS dan KPP bersifat tetap dan telah membentuk badan adhoc ditingkat daerah untuk melaksanakan pemungutan suara. Kedua badan penyelenggara tersebut telah pula bekerja melakukan berbagai kegiatan teknis administrasi pemilu hingga sosialisasi pemilu secara massif. Bahkan BPS diakhir tahun 1946 telah mencetak surat suara untuk digunakan pada pemilu bertingkat memilih 110 anggota KNP. Namun kondisi keamanan nasional tak kunjung kondusif karena ulah penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia hingga tahun 1950. Hingga kini KPU belum memiliki waktu lahir, entah sampai kapan…

Wallahu a’lam bisshowab.


[1] Deliar Noer dan Akbarsyah, KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 23.

[2] Osman Roliby, Documenta Historica, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1953)., hlm. 511.

[3] https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr diakses tanggal 29 Agustus 2021.

[4] Panitia Pemilihan Indonesia, Indonesia Memilih, (Jakarta: Batanghari NV., 1958)., hlm. 74

[5] BPSKNP, Satu Tahun Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, (Jogjakarta: BPSKNP, 1947). hlm. 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *