Perempuan dan Pemilu

(Disampaikan pada pembukaan program She Leads Puskapol UI tanggal 27 Sept. 2021 dengan dukungan IFES dan DFAT)

Laksana makhluk hidup, praktik demokrasi tumbuh seiring dengan perjalanan peradaban manusia sejak masih hidup secara komunal dalam lingkup kecil seperti komunitas desa dibumi nusantara, kehidupan demoratis masa lalu ini dapat disebut sebagai fase demokrasi tua atau proto-demokrasi. Meski ratusan tahun berjalan fase kehidupan kerajaan dan penjajahan, sistem demokrasi desa tetap lestari hingga kini. Bung Hatta menegaskan hal tersebut dalam tulisannya, Demokrasi Kita yang ditulis tahun 1960 pascamundur dari jabatan Wakil Presiden.

“Negara-negara Indonesia lama adalah negara feodal, yang dikuasai raja otokrat. Sungguh pun begitu, di dalam desa-desa sistem demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat istiadat. Bukti itu menanamkan keyakinan, bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya. Seperti kata pepatah Minangkabau, indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan (tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan).[1]

Hatta menyebut demokrasi tua Indonesia memiliki lima anasir ciri demokrasi desa, yaitu: rapat atau musyawarah, mufakat, gotong royong, hak protes dan hak menyingkir.[2] Perlu penelitian lebih lanjut apakah kehidupan masyarakat desa dalam era demokrasi tua Indonesia telah menerapkan kesetaraan gender. Namun mengacu pada ilustrasi Tan Malaka, sangat mungkin kesetaraan gender telah diterapkan, paling tidak di tanah Minangkabau:

“Di masa luhurnya Minangkabau, abad 14 sampai 16, Minangkabau berdasarkan kekeluargaan juga: Rakyat ber-raja pada Penghulu Penghulu ber-raja pada Mufakat Mufakat ber-raja pada alur dan patut. Jadi raja yang diakui lebih tinggi dari Penghulu sebagai wakil rakyat ialah kata Mufakat. Tetapi “Kata Mufakat” itu mesti diperoleh dengan perundingan yang merdeka, tenang, dan luas. Putusan yang diperoleh tiadalah takluk pada Kata Raja atau laskarnya, melainkan pada Alur (logika) dan Patut (keadilan). Alur dan Patutlah Raja Tertinggi di Minangkabau pada masa jaya. Maharaja di Minangkabau itu takluk pada Kata Mufakat, pernah disalahkan oleh Mahkamah Agung Minangkabau.”[3]

Peradaban demokrasi modern dengan pemerintahan demokratis lahir dari gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah, yang mulanya merupakan rasa tidak setuju terhadap dinaikkannya jumlah pajak.[4] Mengingat kawasan yang luas, diperlukan suatu badan perwakilan untuk mengurus kenaikan pajak dan undang-undang yang mendudukinya diperoleh dari suatu pemilihan umum.[5] Pemilih hanya laki-laki dewasa tertentu yang membayar pajak. Praktik di Inggris menunjukkan sampai tahun 1831 hak pilih hanya dimiliki sekitar lima persen dari penduduk yang berumur lebih 20 tahun. Seiring perjalanan waktu terjadi perluasan kelompok masyarakat yang berhak memilih. Dari hanya sebatas laki-laki dewasa tertentu bertahap melingkupi seluruh laki-laki dewasa dan tahun 1918 hak pilih dimiliki oleh perempuan. Pada pemilu tahun 1921 jumlah pemilih melonjak menjadi 74% dari sebelumnya (tahun 1914) sebanyak 30%.

Catatan demokrasi modern menunjukkan hadirnya peran perempuan dalam pemilu melalui proses perjuangan yang cukup panjang dan tak kenal lelah hingga akhirnya menjadi salah satu prinsip pemilu yang demokratis. Dengan review singkat tersebut dapat disimpulkan semakin demokratis suatu negara, peran perempuan semakin signifikan dalam kehidupan bernegara.

Peran perempuan dalam pemilu di Indonesia (Hindia Belanda) awalnya tidak memiliki hak pilih dan dipilih. Dalam Staatsblad 1919, Nomor 65 perihal pengaturan pemilu lokal dengan sistem langsung untuk Minahasa Raad disebut hanya laki-laki saja yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pengaturan ini diprotes oleh Aktifis Perempuan Minahasa, Maria Walanda Maramis melalui tulisan-tulisannya yang dimuat salah satu media lokal, Tjahaja Sijang serta berkirim surat ke pemerintah Hindia Belanda. Perjuangannya tersebut berhasil pada tahun 1921 di mana keputusan datang dari Batavia yang memperbolehkan wanita untuk memberi suara dalam pemilihan anggota-anggota Minahasa Raad. Perjuangan berikutnya dilakukan Maria Walanda Maramis adalah hak untuk dipilih dan berhasil.

Keberhasilan Maria Walanda Maramis tersebut tak lepas dari perkembangan perjuangan hak pilih perempuan di Belanda yang berhasil dicapai pada tahun 1919.[6] Kebijakan hak pilih untuk perempuan diterapkan pada pembentukan dewan rakyat secara bertahap dari pusat sampai lokal hingga pemilihan kepala desa melalui pemilu. Kondisi berbeda untuk dewan rakyat (Volksraad) yang dibentuk dengan pengangkatan/penunjukan dan pemilihan tidak langsung.[7]

Perempuan Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Kesetaraan gender dalam pemilu telah ada pada founding fathers yang tertuang pada UUD 1945. Tidak ada satupun pasal yang membedakan keberadaan laki-laki dan perempuan. Peran perempuan dalam pemilu setelah Indonesia merdeka dapat ditelusuri pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946 sebagai penjabaran UU Nomor 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat. Persyaratan menjadi anggota komisi pemilih (Pasal 5) dan menjadi anggota Komite Nasional Pusat menyebut, “Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan”. Pengaturan tersebut menunjukkan Indonesia sejak merdeka tidak lagi diskriminatif dalam hak politik untuk memilih dan dipilih. Kondisi ini terwujud sebagai buah dari perjalanan panjang perjuangan hak politik perempuan yang dilakukan sejak tahun 1919 di Minahasa oleh perempuan Indonesia.

Keberadaan perempuan dalam penyelenggara pemilu telah hadir sejak kelahiran badan penyelenggara pemilu pertama, yaitu Badan Pembaharuan Susunan (BPS). Salah satu dari sebelas anggota Badan Pembaharuan Susunan (BPS) adalah S. Oemijati Saroso yang dipilih sebagai perwakilan organisasi perempuan. Setelah BPS berubah bentuk menjadi Kantor Pemilihan Pusat (KPP), perwakilan perempuan dalam anggota KPP diisi oleh Maria Ulfah Santoso dan setelahnya oleh Soepeno Pudjobuntoro. Saat BPP memasuki fase kelima, yaitu berubah nama dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk pemerintah tahun 2001, terdapat dua anggota KPU perempuan dari sebelas anggota KPU, yaitu: Valina Singka Subekti dan Chusnul Mariyah.

Perempuan penyelenggara pemilu saat ini diatur pada Pasal 8 ayat 3, UU Nomor 7 Tahun 2017:

Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Saat ini jumlah perempuan pada penyelenggara pemilu sebanyak 488 orang dari 2767 orang atau sebanyak 17,6% tersebar di 34 Provinsi se Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 Provinsi dipimpin oleh perempuan, yaitu: Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI jakarta dan Papua. Pada KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 72 daerah dipimpin oleh perempuan. Jumlah ini belum memenuhi amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberi amanah keterwakilan perempuan diharapkan paling sedikit sebanyak 30%. Melalui kegiatan She Leads tahun 2021 diharapkan jumlah perempuan penyelenggara pemilu berikutnya dapat terpenuhi.


[1] Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, (Jakarta: Pustaka Antara PT, 1966), hlm. 24-25.

[2] Ibid, hlm. 26

[3] Tan Malaka, Merdeka 100%, (Tangerang: Margin Kiri, 2005)., hlm. 9.

[4] Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31

[5] Robert A. Dahl, loc.cit.

[6] http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/23-hak-pilih-perempuan-indonesia-.html diakses tanggal 27 September 2021. Perjuangan hak pilih dan dipilih untuk perempuan di Indonesia lebih lanjut dapat dibaca disini.

[7] loc.cit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *