Pemilu Sesuai Demokrasi Pancasila

Sekitar tiga tahun menggali jejak sejarah penyelenggara pemilu Indonesia (judul buku menjadi Asal Usul Manajemen Pemilu Indonesia atau Asal-Usul), muncul kembali pertanyaan, “Desain pemilu seperti apa yang sesuai Demokrasi Pancasila?”. Pertanyaan serupa sepintas muncul saat pertama saya mengabdi di KPU tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan tersebut muncul kembali difase akhir saya “terpaksa” menyelesaikan buku Asal-Asul.

Idealnya ada legacy desain pemilu otentik dari para pendiri negeri. Bila jejak ini diketahui, keunikan pemilu Inggris dimungkinkan terjadi di Indonesia. Pemilu di Inggris pemilih datang ke TPS tidak perlu membawa kartu identitas dan tidak ada mekanisme jari diberi tinta sebagai tanda sudah memilih, bahkan tidak ada Daftar Pemilih. Pemilih tinggal datang ke TPS, memberitahu nama dan alamat ke petugas yang lantas memberi surat suara. Pemilu 2017 lalu, hanya ada satu tuduhan kecurangan dari 44,4 juta suara yang masuk.

Desain pemilu ala Indonesia peninggalan para pendiri negeri akan mudah diikuti bila jejak para pendiri negeri dalam meramu sistem demokrasi dan desain pemilu tersaji lengkap. Kita tinggal membaca dan meneladaninya disertai perbaikan dan pengembangan yang tidak mengubah aspek ala Indonesianya. Awalnya saya berpikir bila saya kurang akses terhadap literatur tersebut, namun pada kenyataannya terdapat ruang gelap jejak sejarah pemilu Indonesia.

Dalam proses akhir merekontruksi Asal Asul, terbit buku Faishal Hilmy Mauladi dengan judul Sejarah Pemilu Yang Dihilangkan, Pemilihan Umum dalam kemelut politik Indonesia tahun 1950-an. Saya setuju dengan judul buku tersebut untuk sebagiannya. Contoh teknisnya, sampai hari ini tidak ada satu lembarpun dokumen surat suara pemilu 1955. Pada aspek kelembagaan penyelenggara pemilu, hingga kini KPU tidak memiliki tanggal lahir. Padahal pemilu 1955 dipandang banyak pihak sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Untuk sebagiannya saya melihat kesadaran dan penghormatan terhadap sejarah masih rendah. Sejumlah memorabilia pemilu 1955 di kantor penyelenggara pemilu Jalan Imam Bonjol No. 29 telah hilang. Beberapa pegawai KPU mengatakan dipindah kebelakang gedung karena ruangan mau dipakai untuk penyelenggaraan pemilu 2004. Memang saat itu KPU tidak memiliki waktu panjang menyelenggarakan pemilu 2004. Namun memindahkan ke bagian belakang yang kemudian hilang sungguh disayangkan.

Dua Sisi Penggalian

Desain pemilu yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila karena sulit ditemukan jejaknya, tidaklah lantas dengan serta merta saat ini kita menentukan kembali dan meninggalkan sejarah masa lalu. Perlu upaya lebih dalam untuk menggali secara hati-hati.

Dari sejumlah literatur yang saya dapatkan sekitar tahun 1940-1950an, wawasan teknis kepemiluan para pendiri negeri dan penyelenggara pemilu saat itu sama baiknya dengan yang ada sekarang. Sehingga kesederhanaan pemilu 1955 bukanlah karena “kesederhanaan” pemahanan teknis pemilu saat itu, melainkan pilihan terbaik yang diambil. Salah satu terobosan inovasi teknis pemilu saat itu adalah ketika menentukan pilihan, apakah pemilu dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sejumlah dokumen menunjukkan perdebatan yang tajam tentang ini. Namun para pengambil keputusan saat itu berani mengambil pendekatan sistem langsung.

Guna merekontruksi dengan baik perihal pemilu sesuai demokrasi pancasila bila dilakukan dengan dua sisi penggalian, yaitu pertama, proses legislasi dengan memperhatikan kondisi saat itu dan kedua, budaya berpemilu yang dipraktikan oleh penyelenggara, peserta dan pemerintah.

Menggali sisi pertama diperlukan waktu lebih dalam dan dokumen yang lebih lengkap. Belajar dari pemilu Inggris, kemajuan hidup bernegara dan masalah pemilu tidak melulu solusinya membuat desain pemilu semakin komplek. Menggali sisi kedua juga demikian. Namun pada satu kesempatan saya beranjangsana ke rumah Prof. Anhar Gonggong, saya mendapatkan dua kesimpulan yang menarik.

Kesimpulan pertama, para pendiri negeri adalah generasi emas Indonesia pertama yang tumbuh dan berjuang secara demokratis, memimpikan Indonesia yang demokratis dan mempraktikkan pemilu secara demokratis. Mereka orang-orang yang mencontohkan bernegara secara berintegritas meski saat itu kata-kata integritas nyaris belum dikenal pada masa lalu, tidak seperti sekarang.

Kesimpulan kedua, teladan berpemilu yang para pendiri negeri praktikan luar biasa dan dapat menjadi bahan pertimbangan parameter pemilu dan pilkada saat ini. Praktik masa lalu tersebut dapat disebut sebagai teladan berpemilu sesuai demokrasi pancasila. Ada tiga hal yang berbeda pada pemilu 1955 dan semakin langka ditemui pada pemilu masa kini, yaitu: tidak ada politik uang, tidak ada manipulasi hasil pemilu dan tidak ada protes dari yang kalah karena tidak siap kalah.

Dua kesimpulan tersebut menjadi puzzle yang perlu disatukan dengan puzzle lainnya sehingga terbentang utuh desain pemilu ala Indonesia. Sudah saatnya kita membuka kembali dengan detail dan mendalam peninggalan masa lalu yang baik untuk diarusutamakan kembali. Tak salah tradisi integritas proses dan hasil pemilu 1955 direvitalisasi untuk menghadirkan pemilu 2024 yang semakin terpercaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *