Covid19, 20 Negara Tunda Pemilu, Kita?[1]

Oleh: Viryan Azis[2]

Setelah KPU RI mengumumkan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 tanggal 21 Maret 2020[3], sejumlah pihak bertanya penundaan tahapan apakah berdampak kepada penundaan waktu pemungutan suara atau tidak?. Sesuai dengan keputusan yang diambil, KPU RI telah melakukan penundaan tiga tahapan penyelenggaraan, belum melakukan penundaan waktu pemungutan suara. Mengingat waktu pemungutan suara pada bulan September tahun 2020 diatur pada UU Nomor 10 tahun 2016, Pasal 201 sehingga keputusan untuk dilakukan penundaan waktu pemungutan suara menjadi kewenangan pembentuk UU.  

Keputusan KPU RI menunda tersebut beranjak dari kondisi persebaran Covid19 yang pertama kali terdeteksi awalnya sebagai kasus pneumonia terjadi antara 8 Desember di Wuhan, China dan diumumkan pemerintah setempat tanggal 20 Januari 2020[4]. Tanggal 02 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid19, yaitu 2 orang terpapar berdomisili di Kota Depok. Hanya dalam waktu 20 hari kemudian, kini terkonfirmasi ada 514 kasus dengan kondisi, 437 kasus dalam perawatan, 29 kasus sembuh dan 48 kasus meninggal[5]. Berdasarkan laporan KPU Provinsi yang dihimpun sejak 2 hari lalu, sebaran warga terpapar Covid19 hampir ada disemua provinsi dengan lima kategori (ODP, PDP, Suspek, Positif dan Wafat). Lebih 50% provinsi telah mengeluarkan kondisi tertentu, seperti: KLB, Tanggap Darurat, Siaga Darurat Bencana, dan Siaga. Pusat Permodelan Matematik dan Simulasi (P2MS) ITB melihat trend positif corona semakin naik dan memprediksi puncaknya pada bulan April dan bisa sampai bulan Mei[6], prediksi tersebut bersifat dinamis bergantung pada perkembangan kasus kemudian. BNPB telah memperpanjang status masa tanggap keadaan darurat akibat virus Covid19 karena skala penyebaran virus tersebut sudah meluas dan dikategorikan skala nasional sampai tanggal 29 Mei 2020[7]

WHO telah menyatakan Covid19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 karena telah menyebar di 121 negara dengan jumlah orang terinfeksi lebih dari 121.000, termasuk di Indonesia.[8] Kini 11 hari setelah resmi diumumkan sebagai pandemic global, menurut data yang dikumpulkan oleh John Hopkins University jumlah kasus Corona dari berbagai negara terkonfirmasi sebanyak 315.992 kasus, jumlah yang meninggal dunia sebanyak 13.592 dan sembuh sebanyak 94.176[9].

Sumber: https://coronavirus.jhu.edu/map.html diakses tgl 22 Maret 2020, pkl 21.45 Wib

Darurat Literasi Covid19

Data infeksi Covid19 Indonesia dimungkinkan lebih banyak dari yang sudah terkonfirmasi karena belum terdeteksi atau belum adanya tes massal Covid19. Banyaknya orang yang salah paham sekaligus juga sok paham mengakibatkan persebaran virus yang bahaya ini semakin cepat. Virus baru tersebut berbahaya karena mematikan serta vaksinnya hingga kini belum ditemukan. Persebarannya melalui persentuhan secara langsung seperti berjabat tangan maupun tidak langsung seperti gagang pintu, tombol lift, pintu kendaraan umum, meja makan direstoran yang sebelumnya dipegang atau disentuh penderita Covid19.

Menjadi kebutuhan darurat untuk dilakukan tiga hal secara bersama-sama oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; pertama, literasi Covid19 yang terstuktur, massif dan sistematis dengan konten edukasi yang utuh, sederhana dan mudah kepada publik; kedua, sudah saatnya sanksi tegas terhadap warga yang sengaja abai melakukan social distancing diberikan aparat karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi publik; ketiga, kerja gotong royong inisiatif warga untuk saling menolong menjadi kebutuhan seperti yang dilakukan sejumlah warga dengan gerakan www.kawalcovid19.id, pengelola Masjid Jogokariyan[10], hingga penggalangan dana online dilakukan oleh belasan warga/ kelompok/ organisasi melalui kitabisa.com. SMS blast dari BNPB sejak tanggal 15 Maret 2020 perlu juga didukung oleh peran dari media massa, media elektronik hingga media online menghadirkan pemberitaan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pengelola platform media sosial seperti facebook, Instagram, youtube, twitter hingga google dapat berperan melalui medianya turut serta mengefektifkan literasi Covid19.

20 Negara Sudah Menunda Pemilu

Kegiatan yang bersifat interaksi sosial massal diberbagai negara telah ditunda, termasuk pemilu. Lebih dari 20 negara yang telah memutuskan penundaan pemilu sebagai dampak dari Covid19 yang meliputi pemilu lokal, pemilu legislatif hingga referendum sebagai berikut[11]:

  1. INGGRIS : Pemilihan lokal di Inggris Raya ditunda setahun (dijadwalkan minggu pertama Mei 2020, pindah ke Mei 2021)
  2. AUSTRIA : Pemilihan kota dan walikota di Vorarlberg, Austria (dijadwalkan 15 Maret 2020)
  3. AMERIKA SERIKAT : Pemilihan primer di Ohio, Georgia, Kentucky dan Louisiana, AS (awalnya dijadwalkan pada 17 Maret 2020), Pemilihan lokal di Carolina Selatan, AS (semua pemilihan yang dijadwalkan untuk bulan Maret dan April 2020 ditunda), Pemilihan umum di Maryland, AS (semula dijadwalkan 28 April 2020)
  4. AFRIKA SELATAN : Semua kegiatan pemilu dan pendaftaran pemilih di Afrika Selatan (awalnya direncanakan untuk Maret-Mei 2020)
  5. PRANCIS : Pemilihan lokal putaran kedua di Prancis (awalnya dijadwalkan pada 22 Maret 2020)
  6. PERU : Pemilihan lokal di distrik Ayacucho, Peru (awalnya dijadwalkan 29 Maret 2020)
  7. ARGENTINA : Pemilihan kota di Kota Cordovan di Río Cuarto, Argentina (awalnya dijadwalkan pada 29 Maret 2020)
  8. ARMENIA : Referendum tentang perubahan ke pengadilan konstitusi, Armenia (5 April 2020)
  9. SPANYOL : Pemilihan umum regional di Euskadi dan Galicia, Spanyol (awalnya dijadwalkan pada 5 April 2020)
  10. IRAN : Putaran kedua pemilihan parlemen di Iran (awalnya dijadwalkan pada 17 April, pindah ke 11 September 2020)
  11. SRI LANKA : Pemilihan parlemen di Sri Lanka (awalnya dijadwalkan pada 25 April 2020)
  12. BRAZIL : Pemilihan tambahan untuk senator di Mato Grosso Brazil (dijadwalkan 26 April 2020)
  13. CHILI : Referendum Konstitusi, Chili (semula direncanakan 26 April, pindah 25 Oktober 2020)
  14. KOLOMBIA : Pemilihan dewan aksi komunitas, Kolombia (awalnya dijadwalkan 29 Maret 2020)
  15. SERBIA : Pemilihan umum di Serbia (dijadwalkan 26 April 2020)
  16. SIPRUS : Pemilihan Presiden di Siprus Utara (dijadwalkan 26 April, pindah ke 11 Oktober 2020)
  17. SWISS : Pemungutan suara federal, Swiss (awalnya dijadwalkan pada 17 Mei 2020) dan beberapa pemilihan lokal (kota) di kanton Fribourg, Neuchâtel, Ticino, Luzern dan Jenewa (awalnya dijadwalkan untuk Maret-Mei 2020).
  18. ITALIA : Referendum di Italia untuk mengurangi jumlah kursi di parlemen (semula dijadwalkan 29 Mei 2020), di samping berbagai pemilihan regional dan lokal
  19. PARAGUAY : Pemilihan primer di Paraguay (semula dijadwalkan untuk 12 Juli, pindah ke 2 Agustus 2020) dan pemilihan Lokal (Kotamadya) di Paraguay (semula dijadwalkan 8 November, pindah ke 29 November 2020)
  20. MAKEDONIA UTARA : Pemilihan parlemen (awalnya dijadwalkan 12 April)

Kemungkinan jumlah negara yang melakukan penundaan pemilu bertambah. Waktu penundaan beragam, mulai dari sebulan hingga setahun dan bersifat dinamis. Penundaan tersebut mencerminkan social distancing sebagai pilihan darurat utama yang mutlak harus ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran Covid19. Berikut jumlah kasus Covid19 pada 20 negara yang telah melakukan penundaan pemilu:

20 Negara Terpapar Covid19 Yang Menunda Pemilu 2020[12]

Menunda Tahapan atau Pemungutan Suara?

Salah satu pertanyaan yang muncul terkait sampai kapan penundaan tersebut dilakukan serta apakah berdampak pada penundaan waktu pemungutan suara sangat bergantung pada kondisi wabah Covid19 di Indonesia. Secara umum bila wabah Covid19 segera mereda, maka tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tidak terlalu lama ditunda namun bila wabah Covid19 terus berjalan yang bermakna berlangsung cukup lama, maka penundaan waktu pemungutan suara tak dapat dihindari. Harapan semua pihak tentu ingin wabah Covid19 tidak berlangsung lama dan segera berakhir sehingga semua aktifitas kembali normal termasuk tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Langkah KPU RI menunda penyelenggaraan tahapan pilkada serentak sampai waktu ditentukan kemudian beranjak dari upaya kehati-hatian dengan semangat penyelenggaraan pilkada serentak yang mengedepankan unsur kemanusiaan. Peristiwa wafatnya petugas pemilu 2019 menjadi pelajaran yang tak ternilai dan harus dicegah jangan kembali terjadi.

Lantas, kapan penundaan berakhir dan apakah bisa pemungutan suara tetap dilaksanakan pada bulan September 2020?. Beranjak dari paparan diatas, paling tidak terdapat tiga skenario lanjutan:

  1. Bila merujuk pada keputusan BNPB status masa tanggap darurat sampai 29 Mei 2020 serta hasil analisis dari P2MS ITB, paling cepat antara bulan April-Mei 2020 wabah Covid19 berakhir. Kondisi tersebut diasumsikan wabah Covid19 berakhir pada bulan April 2020 dan paling minimal waktu satu bulan untuk pemulihan psikologi sosial masyarakat. Dengan asumsi tersebut, tahapan pilkada serentak 2020 dapat kembali dilanjutkan paling cepat pada awal Juni 2020. Tahapan yang tertunda sekitar dua bulan bila kemudian dilanjutkan awal Juni 2020 berkonsekwensi waktu pemungutan suara harus menyesuaikan, namun dapat tetap dilakukan bulan September 2020 dengan risiko pilkada serentak 2020 berjalan tidak efektif.
  2. Namun bila kondisi wabah Covid19 belum usai pada akhir April-Mei 2020, opsi pertama tersebut sulit untuk dilakukan. Pilihan kedua adalah menunda waktu pemungutan suara dengan prediksi waktu wabah covid19 usai. Sidrotun Naim membuat analisis waktu moderat kasus wabah Covid19 berakhir antara 4-6 bulan, maka paling cepat bila dilakukan penundaan waktu pilkada dilanjutkan kembali pada bulan Februari-Maret 2021[13]
  3. Pilihan waktu penundaan paling maksimal bisa merujuk pemerintah Inggris yang mengundurkan waktu pemilu di 309 daerah selama setahun. Dengan asumsi Covid19 berlangsung antara 6-12 bulan. Sehingga tahapan dilanjutkan pada akhir maret 2021 dan pemungutan suara dilaksanakan tanggal 23 September 2021

Upaya menentukan penundaan pilkada serentak 2020 perlu dipertimbangkan dengan matang, cepat dan komprehensif. Akhirnya sangat bergantung dari kerja bersama kita semua melawan wabah Covid19. Semoga Allah SWT memberi kemudahan, perlindungan dan pertolongan-Nya. Apapun keputusannya, semoga pertimbangan utamanya seperti yang disampaikan Gus Dur, “…Yang lebih utama dari politik adalah kemanusiaan…”. Wallahu a’lam.

Pasar Minggu, Tengah malam 22 Maret di tengah Wabah Covid19.


[1] Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, kecuali yang telah menjadi kebijakan resmi KPU RI

[2] Anggota KPU RI

[3] Keputusan KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan SE KPU RI No. 8 tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020

[4] Sidrotun Naim, Covid-19 Indonesia: hard truth, short-term pain, longterm-gain, hlm. 6.

[5] www.kawalcovid19.id diakses tanggal 22 Maret 2020, pukul 21.45 Wib

[6] https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4948432/itb-perbaharui-prediksi-puncak-corona-ri-diperkirakan-mundur-ke-mei?_ga=2.16092415.818650891.1584888031-335161670.1569014066

[7] Keputusan BNPB No. 13.A Tahun 2020 tanggal

[8] https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/090500723/virus-corona-pandemi-global-ini-saran-who-untuk-mencegah-infeksinya

[9]https://coronavirus.jhu.edu/map.html diakses tanggal 22 Maret 2020, pukul 21.45 Wib

[10] https://republika.co.id/berita/q7dq4y368/masjid-jogokariyan-keluarkan-maklumat-terkait-corona

[11] https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections dan  https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/17/world/europe/17reuters-health-coronavirus-north-macedonia-election.html

[12] https://coronavirus.jhu.edu/ dan https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/17/world/europe/17reuters-health-coronavirus-north-macedonia-election.html

[13] Sidrotun Naim, Loc.Cit

One thought on “Covid19, 20 Negara Tunda Pemilu, Kita?[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *