Menunda Pilkada 2020

RDP Online kemarin sore yang digelar Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP patut disyukuri karena bulat mendukung penundaan pilkada serentak 2020. Sebanyak 36 peserta, termasuk saya mengikuti dari rumah (kan WFH…). Antusiasme Anggota DPR di Komisi II terlihat dengan belasan orang bersuara, mungkin bila waktu tak dibatasi akan lebih dalam dan lebih kaya pembahasan.

Menggunakan Aplikasi ZOOM, sebagian besar peserta ikut RDP secara online (30/3)

Pimpinan komisi II, Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Plt. Ketua DKPP langsung hadir. RDP dilaksanakan mulai pukul 16.00-18.15 Wib. Setiap peserta rapat menyampaikan secara ringkas dan padat sehingga RDP Online berakhir dan menyimpulkan 4 hal:

Lembar kesimpulan hasil RDP Komisi II DPR RI, 30 Maret 2020

Setelah Komisi Pemilihan Umum RI menunda tiga tahapan pilkada serentak pada 21 maret 2020, muncul persoalan terkait sampai kapan penundaan dilakukan. Mencermati kondisi masa tanggap darurat akibat pandemi Covid-19, maka penundaan tahapan pilkada sebaiknya diikuti penundaan waktu pemungutan suara paling lambat bulan September tahun 2021.

Ada tiga skenario yang bisa disiapkan untuk memitigasi dampak penyebaran luas virus korona baru terhadap Pilkada 2020 yang sedianya diselenggarakan 23 September di 270 daerah. Tiga skenario itu memerhatikan penanganan coronavirus disease (Covid-19) dan implikasinya terhadap rentetan tahapan pilkada.

Tahapan pilkada, sesuai pengaturan Pasal 5 UU 10/2016 tentang Pilkada, terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Hampir seluruh tahapan baik persiapan maupun penyelenggaraan saling terkait sehingga bila dilakukan penundaan berdampak pada tahap selanjutnya. Tahapan tertentu, waktunya juga telah diatur oleh UU Pilkada. Hanya dua tahapan yang relatif tidak memengaruhi tahapan lainnya secara langsung, yaitu pendaftaran pemantau pemilihan dan sosialisasi pilkada.

KPU RI sudah mengambil keputusan untuk menunda tiga tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai langkah darurat karena ketiga tahapan tersebut sarat dengan aktivitas physical-touching, sehingga menimbulkan risiko penyularan Covid-19. Tiga tahapan itu ialah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal pasangan calon perseorangan, serta penyusunan daftar pemilih.

Tahapan pendaftaran pemilih ditunda pada tahap penyusunan daftar pemilih oleh KPU kabupaten/kota yang seharusnya berlangsung 23 Maret-17 April 2020. Penundaan tersebut memengaruhi tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang seharusnya berlangsung 18 April-17 Mei 2020, serta tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dijadwalkan 13-20 Juni 2020. Adapun, penetapan DPT menjadi sumber data untuk pengadaan logistik pilkada.

Tahapan verifikasi bakal pasangan calon perseorangan terhenti sementara di tahap verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan yang berakhir pada 22 Maret 2020. Tahap selanjutnya ditunda, yaitu penyerahan syarat dukungan ke PPS dan verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan.  Terdapat 150 bakal paslon perseorangan kepala daerah yang tersebar di 105 kabupaten/kota dan 31 provinsi. Penundaan tahapan tersebut berpengaruh pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada 19-21 Juni 2020 dan tahapan penetapan paslon  pada 8 Juli 2020.

Konsekuensi dari mundurnya tahapan penetapan paslon, maka tahapan kampanye yang dijadwalkan 11 Juli-19 September 2020 juga bergeser. Akhirnya tahapan masa tenang pilkada, dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara harus juga disesuaikan.

Ditunda Sampai Kapan ?

Lamanya waktu penundaan tahapan pilkada sangat bergantung pada penanganan wabah Covid-19. Bila pandemi cepat teratasi, maka akan semakin cepat tahapan pilkada dilanjutkan. Sampai saat ini masih terdapat tiga alternatif waktu penundaan pilkada yang disiapkan oleh KPU RI.

Pilihan pertama, yaitu pemungutan suara tetap berlangsung pada 23 September 2020. Namun, hal ini bisa dilakukan dengan catatan pandemi Covid-19 berakhir akhir Maret atau awal April sehingga dapat dilakukan penyesuaian tahapan pilkada. Tahapan yang dapat dipersingkat waktunya adalah tahap kampanye dengan alokasi waktu 71 hari. Namun waktu kampanye terkait dengan tahap pengadaan logistik dan ruang sengketa pencalonan. Melihat kondisi saat ini pilihan pertama tidak mungkin ditempuh.

Pilihan kedua, yaitu pemungutan suara ditunda dengan asumsi wabah Covid-19 berakhir, sesuai dengan jangka status keadaan tertentu darurat bencana Covid-19 yang ditetapkan BNPB pada 29 Mei. Dalam opsi ini, tiga tahapan pilkada yang ditunda dapat dilanjutkan awal Juni. Bila mengacu pada lama waktu penundaan tiga tahapan yang akan berlangsung 70 hari, maka waktu pemungutan suara dapat diundur sampai awal Desember 2020.

Pilihan ketiga, yaitu pemungutan suara ditunda tahun depan. Hal ini berdasarkan pada prediksi pandemic covid-19 berlangsung 4-6 bulan atau lebih. Pemungutan suara bisa dilakukan pada bulan Maret sampai September 2021. Indonesia bisa berkaca dari pemerintah Inggris yang menunda waktu pemungutan suara 309 pemilu lokal di negara itu selama setahun.

Ditengah kondisi darurat yang memerlukan fokus semua pihak kepada perlawanan pandemik Covid-19, sebaiknya perubahan fokus pada Pasal 201 Ayat 6 UU Pilkada. Mengingat wabah Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, penundaan dapat menggunakan prediksi maksimal, yaitu paling lambat satu tahun. Dengan begitu, penundaan waktu pemungutan suara dapat ditetapkan lebih longgar dengan menyebut dilaksanakan selambat-lambatnya bulan September tahun 2021.

2 thoughts on “Menunda Pilkada 2020

  1. Mudah – mudahan Pilkada Serentak 2020 tetap dapat dilanjutkan pada 23 Desember 2020.
    Akhir Mei 2020 Covid – 19 akan berakhir semua estimasi BNPB.
    Yang perlu menjadi perhatian khususnya Penetapan DPT jangan sampai dilakukan perbaikan berulang ulang , sehingga tidak mempengaruhi tahapan lainnya.
    Good … Sukses dan sehat selalu Komandan.

    1. Aminnn… penetapan DPT berulang tsb konstitusional, justru kl tdk dilakukan bisa distrust krn KPU tidak melaksanakan rekom bawaslu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *