Perppu: Breakthrough Pilkada

Penundaan pilkada serentak 2020 telah bulat dan meminta pemerintah segera mengeluarkan Perppu, demikian kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Substansi Perppu tentu untuk Pasal 201 ayat 6 dan Pasal 122 UU Pemilihan. Namun perppu bisa pula dioptimalkan kemaslahatannya sekaligus mengganti sejumlah pengaturan pilkada yang selama ini disorot. Paling tidak ada tiga hal “darurat” lainnya yang telah masak di publik, yaitu anggaran pilkada, pengelolaan kampanye dan penerapan rekapitulasi elektronik.

Pertama, anggaran pilkada terdiri dari sumber dana dan pos anggaran. Sumber dana pilkada dengan APBN menjadi kebutuhan mendesak. Penganggaran pilkada 2020 dengan APBD tahun lalu menunjukkan inefektifitas proses penyusunan dana pilkada melalui APBD hingga mengancam kualitas penyelenggaraan tidak demokratis. Selain sumber dana, pos anggaran pilkada tertentu perlu dipertimbangkan kembali untuk efektifitas dan efisiensi. Salah satunya pos anggaran bahan kampanye oleh jajaran KPU didaerah semakin tidak relevan seiring semakin efektifnya kampanye digital dan murah.

Kedua, pengelolaan kampanye.  Politik biaya tinggi dalam pilkada terus mendapat sorotan, khususnya isu mahar politik dan money-politic. Salah satu upaya penyelesaiannya dengan perluasan dan pendalaman pengaturan dana kampanye. Perluasan melingkupi tidak hanya ketika seseorang telah ditetapkan menjadi calon oleh KPU, namun sejak menyatakan diri ingin menjadi calon kepala daerah. Pendalaman dana kampanye melingkupi pelaporan, jenis audit dana kampanye dan tim audit.

Mengingat politik biaya tinggi dalam pilkada berkorelasi dengan potensi korupsi kepala daerah yang terpilih, perlakuan auditnya menjadi berbeda. Semisal jenis audit laporan keuangan tidak sebatas audit kepatuhan. Pihak yang melakukan audit tidak sebatas Kantor Akuntan Publik (KAP) namun juga melibatkan instansi yang berkompeten dalam pemberantasan korupsi.

Kampanye digital semakin efektif menggalang dukungan publik. Pengaturan kampanye tradisional harus juga mengatur kampanye digital. Paling tidak ada lima hal, yaitu materi, metode, alat peraga kampanye dan bahan kampanye, dana kampanye serta larangan kampanye.

Ketiga, penerapan rekapitulasi elektronik. Salah satu kritik publik terhadap pemilu 2019 adalah lamanya proses penghitungan hasil pemilu. Memang tak salah, model penghitungan yang diterapkan sejak pemilu 1955 tersebut sudah saatnya diubah. KPU sejak akhir tahun lalu tengah menyiapkan rekapitulasi elektronik. Pembahasan terakhir oleh sejumlah pihak, perlu ada pengaturan di undang-undang.

Selain tiga hal tersebut, ada sejumlah pengaturan lain yang juga penting untuk dimasukan dalam perppu, namun sepertinya masih perlu dimasak lagi agar matang dan masuk dalam rencana omnibus law bidang politik.

Ketiga hal tersebut sudah matang dimasak oleh berbagai pihak dan momentum perppu ini berpeluang menjadi breakthrough untuk wajah pilkada yang kekinian dan mengurangi politik biaya tinggi.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *