Perppu Keluar

Akhirnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) keluar. Nomornya mudah diingat, nomor 2 tahun 2020. Perppu tersebut menjadi dasar hukum bagi KPU bergerak dengan pasti. Setelah tanggal 21 Maret melakukan penundaan empat tahapan pilkada serentak 2020.

Ada tiga pasal yang diatur sebagai solusi atas keberlangsungan pilkada serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Ketiganya bertali temali seputar penundaan dan melanjutkan pilkada serentak.

Pertama, Pasal 120 ayat 1 menambah kondisi penundaan secara bersamaan pada lebih dari satu daerah yang melaksanakan pilkada. Pengaturan tersebut berbunyi “…sebagian besar daerah, atau seluruh daerah…”. Pasal 120 ayat 1 juga mengatur sebab penundaan baru, yaitu bencana nonalam. Kondisi ini tentu merujuk pada pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Pasal 120 ayat 2 mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan lanjutan.

Kedua, Pasal 122A ayat 1 dan 2 mengatur mekanisme penundaan dan melanjutkan pemilihan serentak. Sebelumnya KPU telah melakukan penundaan empat tahapan pilkada. Komisi II DPR RI juga telah membuat dua kali RDP, tanggal 30 Maret dan tanggal 14 April. Hasilnya kesepakatan penundaan tahapan pilkada sekaligus rencana waktu pemungutan suara ditunda menjadi bulan Desember 2020. Diatur juga agar KPU membuat Peraturan tentang tata cara dan waltu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan.

Ketiga, Pasal 201 mengatur waktu pemungutan suara ditunda untuk dilaksanakan bulan Desember 2020. Penetapan bulan Desember 2020 ini dengan syarat status bencana nasional berakhir. Bila bencana nasional masih berlanjut dimungkinkan waktu tersebut dijadwalkan kembali.

Isi Perppu menempatkan status bencana nasional sebagai indikator pilkada lanjutan dilaksanakan bulan Desember atau kembali ditunda. Sebelumnya Presiden Jokowi telah keluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional Covid-19. Disebut dalam Keppres sebagai bencana nonalam.

Sikap Pemerintah konsisten dengan kebijakan yang telah diambil sebelumnya oleh BNPB. Keputusan Kepala BNPB menetapkan waktu keadaan tertentu darurat bencana wabah Covid-19 sampai 29 Mei 2020. Bila keadaan darurat tersebut berakhir pada 29 Mei, dimungkinkan pilkada serentak lanjutan dilaksanakan pada awal Juni 2020.

Adaptasi Teknis Pilkada

Perppu tersebut juga menegaskan upaya adaptasi teknis penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sesuai dengan UU Pemilihan. Penyesuaian atau adaptasi teknis dilakukan pada level Peraturan KPU. Kata kunci adaptasi teknis pilkada serentak 2020 adalah physical distancing serta SDM yang sehat dan beban kerja rasional.

Physical distancing menjadi kebutuhan untuk dijadikan budaya kerja sehari-hari. Menjaga jarak, senantiasa menggunakan masker kain dan mencuci tangan jangan diremehkan. Sebagian besar orang terpapar Covid-19 mengabaikan aspek ini. Kadang tahu namun karena tak terbiasa kerap terlupa atau tak disiplin. Kesadaran dan disiplin melakukan physical distancing menjadi kebutuhan.

Bila pilkada serentak lanjutan digelar, ada dua tahapan yang langsung dilaksanakan dan berpotensi interaksi fisik banyak orang terjadi, yaitu verifikasi faktual bapaslon perseorangan dan coklit. Kedua tahapan ini dilakukan dari rumah ke rumah oleh petugas pemilihan.

Selain dua tahapan tersebut, tahapan kampanye khususnya rapat umum, pertemuan warga hingga debat kandidat pasangan calon juga rentan interaksi fisik. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil pemilihan di kecamatan-kecamatan juga rentan terjadinya interaksi fisik.

SDM yang sehat, khususnya pada jajaran badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS) serta batasan usia perlu diperhatikan. Rekrutmen KPPS musti tegas tidak toleran terhadap orang yang tengah mengidap penyakit bawaan. Semata-mata demi kebaikan yang bersangkutan.

Beban kerja yang rasional penting diperhatikan. Jajaran penyelenggara pemilu terbiasa dengan beban kerja tinggi dan waktu istirahat minim. Mengatur ritme kerja secara proporsional tak boleh diabaikan. Menghindari penumpukan beban kerja perlu dilakukan. Kebersamaan untuk berbagi beban kerja mutlak sehingga tidak ada petugas yang bekerja berat dan secara bersamaan ada yang ringan.

Adaptasi teknis pilkada juga tak terelakkan berdampak pada kebutuhan anggaran. Tahapan pemungutan suara memerlukan penyesuaian yang berkonsekwensi penambahan perlengkapan seperti, hand sanitizer, thermometer tembak, disinfektan untuk memastikan TPS dalam kondisi steril dari Covid-19.

Meski pandemi masih berlangsung, beberapa negara telah melewati fase puncaknya bahkan semakin fase menurun. Mereka telah memulai kembali aktifitas hidup dengan tetap menjaga jarak interaksi.

Semoga prediksi bencana nasional dampak pandemi Covid-19 usai di akhir Mei atau awal Juni 2020 terwujud. Prediksi tersebut bisa efektif bila physical distancing dan menjaga imunitas tubuh secara ketat dilakukan semua lapisan masyarakat. Kehidupan dengan standar baru diterima luas sehingga fenomena gelombang kedua tidak terjadi dan pilkada serentak kembali dilanjutkan. Wallahu a’lam.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *