Menelusuri Tanggal lahir KPU

Oleh: Viryan (Lanjutan tulisan 21 Tahun KPU Mandiri)

Bila ada yang bertanya, “Apalah pentingnya tanggal lahir?”. Tentu seketika kita menjawab, “penting sekali…”. Tanggal lahir akan menunjukkan usia seseorang, muda atau tua. Biasanya juga disertai tempat kelahiran. Bisa dibayangkan bila seseorang tidak memiliki tanggal lahir. Dimasa lalu bagi sebagian orang dalam administrasi kependudukan pencatatan tanggal lahir merujuk pada peristiwa tertentu. Bila seseorang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya kemudian ditentukan pada waktu tertentu yang mendekatinya.

Demikian pula halnya bagi suatu organisasi, termasuk KPU penting untuk mengetahui tanggal lahirnya. Tanggal lahir organisasi menunjukkan usia organisasi, perkembangan organisasi secara utuh yang bermanfaat untuk menilai keberadaan organisasi. Lebih jauh lagi mencatat rekam jejak kiprah organisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi organisasi KPU yang menjalankan amanah konstitusi sebagai badan penyelenggara pemilu, tanggal lahir menjadi penting sebagai bagian dari sejarah perjalanan demokrasi Indonesia. Keberadaannya menggenapi potret demokrasi elektoral Indonesia secara utuh. Pun bermanfaat untuk pengembangan organisasi KPU dimasa mendatang.

Tanggal 1 Februari 2020 lalu saya membuat tulisan berjudul, “21 Tahun KPU Mandiri” (bisa dilihat postingan sebelumnya). Tulisan tersebut mengambil titik tolak pada kelahiran Badan Penyelenggara Pemilihan (BPP) yang secara tegas menyebut keberadaan penyelenggara pemilu yang mandiri, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 1 Februari 1999. Kemandirian KPU pada UU tersebut menjadi antitesa atas praktik pemilu semu (istilah Herbert Feith) dimasa orde baru sejak tahun 1971-1997 dengan penyelenggara pemilu bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Tulisan tersebut mendapat respon yang beragam dari beberapa kolega, mulai mengiyakan sekaligus berbeda pendapat. Beragam tanggapan tersebut menunjukkan satu hal, pentingnya ditentukan tanggal lahir KPU dengan menelusuri masa lalu sehingga diketahui jejak yang lebih terang, lebih pasti dan lebih tepat untuk mendapatkan tanggal lahir KPU.

Belum jelasnya tanggal lahir KPU menjadi bagian dari perjalanan politik nasional diawal kemerdekaan sampai tahun 1950-an yang rumit. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan disatu sisi dan disisi lain dinamika politik antar tokoh nasional berlangsung secara dinamis. Masa tersebut belum terdokumentasikan secara menyeluruh hingga kini. Ruth McVey (dalam Uji Nugroho, dkk: 2018) menyebut tahun 1950-an adalah dekade yang menghilang (disappearing decade). Hal senada diungkap pula oleh Adrian Vickers (dalam M. Nazir Manik).

Sebuah ironi, padahal Indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilu nasional serta lebih 1.000 kali pilkada yang dimulai dengan pemilu nasional pertama secara demokratis tahun 1955. Pemilu yang hingga kini kerap disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam catatan sejarah demokrasi Indonesia. Herbert Feith menyebut pada pemilu 1955 Pemerintah menyiapkan dan menyelenggarakannya berhasil menegakkan kompetisi antar partai yang bebas sekali.

Menelusuri tanggal lahir KPU sebagai suatu badan penyelenggara pemilu menjadi lebih tepat bila menelusuri sejarah penyelenggara pemilu 1955. Rekaman catatan penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu 1955 merujuk pada laporan pemilihan umum 1955 yang disusun dan diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1958. Dalam buku tersebut telah diurai benang merah penyelenggara pemilu serta perkembangan perundang-undangan yang mendasarinya meski tersajikan belum secara lengkap.

Tiga Tahap BPP Pemilu 1955

Berdasarkan perkembangan perundang-undangan menyangkut pemilihan dan badan penyelenggara pemilu yang diatur didalamnya sejak tahun 1945 sampai dengan 1955, terdapat tiga tahap perkembangan badan penyelenggara pemilihan, yaitu: pertama, Badan Pembaharuan Susunan (BPS) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1946; kedua, Komite Pemilihan Pusat (KPP) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 27 Tahun Tahun 1948; ketiga, Panitia Pemilihan Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1953. Melihat kiprah dan kerja ketiga BPP tersebut, maka disebut sebagai tiga tahap perkembangan BPP, yaitu: tahap perintisan, tahap pengembangan dan tahap penyelenggaraan.

A. BPS: Tahap Perintisan

UU Nomor 12 Tahun 1946 yang ditetapkan tanggal 8 Juli 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat merupakan UU kedua yang mengatur keberadaan parlemen setelah UU Nomor 1 Tahun 1945. Pengaturan pada UU Nomor 12 Tahun 1946 menyangkut jumlah anggota Komite Nasional Pusat sebanyak 200 anggota yang terbagi dalam tiga, proses, yaitu sebanyak 110 orang ditetapkan menurut pemilihan daerah, sebanyak 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik dan sebanyak 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden.

Untuk menyelenggarakan pembentukan tersebut dibentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPSKNP, selanjutnya disingkat BPS). Keberadaan BPS diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946:

  1. Untuk menyelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat baru oleh Presiden diadakan suatu badan yang dinamai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
  2. Badan Pembaharuan berpusat di Yogyakarta dan mempunyai cabang pada tiap karesidenan Jawa dan Sumatera, pada tempat kedudukan Gubernur untuk Borneo dan Maluku, untuk daerah Sulawesi dan Sunda Kecil.
  3. Anggota Pusat Badan Pembaharuan diangkat oleh Presiden dan anggota-anggota cabang Badan Pembaharuan diangkat Presiden atau Gubernur yang bersangkutan.

Keanggotaan BPS terdiri dari wakil partai politik dan wakil daerah sebanyak 9 anggota yang ditetapkan dalam Penetapan Pemerintah No. 19/S.D. Tahun 1946 tentang Pengangkatan Anggota Pusat Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dan dilantik pada tanggal 16 September 1946 oleh Wakil Presiden RI yang terdiri dari: Soepeno dari Partai Sosialis selaku Ketua dan Anggota yang terdiri dari Soejono Hadinoto Brotokoesoemo dari Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia, Boerhanoeddin Harahap dari Partai Masyumi, Syamsoedin Suetan Mahmur dari Partai Nasional Indonesia, R.A. J. Djoepri Nitimihardjo dari Partai Katolik Republik Indonesia, Moechasim Hadiprabowo dari Daerah Sunda Kecil, A. Tahya dari Daerah Maluku, Manai Sophian dari Daerah Sulawesi, Goesti Abdoel Moeis  dari Daerah Kalimantan.

Dokumen Penetapan Pemerintah 1946 No. 19/S.D tentang Anggota Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Sumber: https://ngada.org/pp19sd-1946.htm

Kemudian keanggotaan BPS ditambah dari unsur pemuda dan wanita yang diwakili oleh Soetomo dari Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia dan Nj. Sri Oemijati Saroso dari Organisasi Wanita.  

Setelah dilantik, Anggota BPS langsung melakukan rapat pertama yang disepakati membentuk Sekretariat BPS dan membuat Peraturan Ketertiban Pusat Badan Pembaharuan yang kemudian ditetapkan tanggal 21 September 1946.

Guna mendukung keperluan administrasi BPS, tanggal 26 September 1946 pemerintah menerbitkan PP Nomor 10 Tahun 1946 tentang tanggal 26 September 1946. Atas dasar Peraturan tersebut, BPS membentuk Sekretariat BPS yang keberadaan dan tugasnya sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 PP Nomor 10 Tahun 1946 sebagai berikut :

Pasal 1

  1. Yang dimaksudkan dengan kantor Pusat pemilihan ialah Kantor yang menjalankan administrasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Kantor Pusat ada dibawah pimpinan seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat.
  3. Pegawai-pegawai kantor Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris dengan persetujuan Ketua.
  4. Susunan Kantor ditetapkan oleh Sekretaris dengan pengesahan Ketua Panitia Pemilihan Pusat.

Pasal 2

Selain dari pada yang tersebut pada pasal 1 ayat 1 Kantor Pusat menyelenggarakan:

  1. rapat-rapat panitia pemilihan pusat pada pemilihan berkala dan pemilihan-pemilihan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat,
  2. laporan-laporan lengkap tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sesudah tiap-tiap pemilihan, yang dengan pengesahan Panitia Pemilihan Pusat diterbitkan sebagai penerbitan Kantor Pemilihan Pusat,
  3. percetakan yang langsung menjadi keperluan pemilihan maupun brosur-brosur tuntutan, sebagai usaha agar supaya pemilihan dapat berjalan dengan tertib,
  4. pengumuman tentang pemilihan,
  5. arsip pemilihan.

Sesuai Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1946, setelah terbentuknya Sekretariat BPS dilakukan pembentukan cabang BPS pada tiap-tiap karesidenan Jawa dan Sumatera dan pada tempat kedudukan Gubernur untuk Borneo dan Maluku, dan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Kecil pada tempat menurut pendapat-pendapat Pusat Badan Pembaharuan.

Jumlah Cabang BPS yang harus dibentuk sesuai pasal tersebut sebanyak 33 Cabang yang terdiri sebagai berikut:

  1. Jawa, Madura dan Sumatera sebanyak 29 Cabang
  2. Kalimantan dan Maluku sebanyak 2 Cabang
  3. Sulawesi dan Sunda Kecil sebanyak 2 Cabang

Tugas Cabang BPS sesuai Pasal 3 sampai Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1946 sebagai berikut:

Pasal 3

  1. Kantor Cabang hanya diadakan selama pemilihan berjalan.
  2. Pegawai-pegawai Kantor Cabang terdiri dari pegawai-pegawai kantor pemerintahan daerah yang ada panitia Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Cabang.
  3. Pegawai-pegawai itu diperbantukan pada kantor cabang tersebut atas perintah kepala daerah yang bersangkutan untuk waktu yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Pasal 4

  1. Kantor cabang membuat proses perbal lengkap tentang jalan pemilihan didaerahnya yang selekas-lekasanya disampaikan kepada Kantor Pusat.
  2. Sesudah pemilihan selesai arsip Kantor cabang yang mengenai pemilihan itu dikirimkan kekantor Pusat.

Beranjak dari pengaturan tersebut, tugas dan kewajiban Cabang BPS sebagai berikut:

  1. Memberi penerangan dan petunjuk kepada kantor-kantor pemerintah, partai-partai, badan-badan dan rakyat umumnya tentang arti dan jalannya pemilihan (bekerja bersama-sama dengan jawatan penerangan).
  2. Mengusahakan supaya komisi-komisi (Kawedanaan) seperti tersebut dalam undang-undang pemilihan dibentuk sesuai dengan undang-undang pemilihan.
  3. Mengawasi supaya pemilihan berjalan sesuai dengan undang-undang pemilihan.
  4. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul dengan minta bantuan Pusat BPS Jogjakarta kalau perlu.
  5. Memberi laporan-laporan dengan segera (surat ekspres, telepon, telegraf, kurir, dsb) kepada Pusat BPS tentang kejadian-kejadian yang penting (pembentukan komisi, pemilihan pemilih, perselisihan dan sebagainya).
  6. Menyampaikan proses verbal lengkap tentang jalan pemilihan didaerahnya yang selekas-lekasnya disampaikan kepada BPS.
  7. Membuat laporan lengkap tentang pemilihan seluruhnya.

Kebutuhan anggaran untuk BPS di Pusat dan didaerah diatur pada Pasal 5 PP Nomor 10 Tahun 1946 sebagai berikut:

  1. Keuangan kantor pemilihan Pusat dan biaya penyelenggaraan pemilihan di Pusat termasuk dalam keuangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Anggaran belanja disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pusat.
  3. Keuangan kantor Cabang dan biaya penyelenggaraan didaerah tanggung oleh pemerintahan daerah yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2.
  4. Anggaran belanja disusun oleh panitia pemilihan cabang.

Aktifitas BPS terpusat di Jogjakarta. Keberadaan BPS selaku penyelenggara pemilu pertama berusia 2 tahun, dibubarkan pemerintah tanggal 9 Oktober 1948 berdasarkan penetapan presiden Nomor 26 tahun 1948.

B. KPP:  Tahap Pengembangan

Pembubaran BPS seiring perubahan UU Nomor 12 tahun 1946 menjadi UU Nomor 27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pilihan Anggota-Anggotanya yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 1948 di Jogjakarta. Badan penyelenggara pemilihan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1949 bernama Kantor Pemilihan Pusat (KPP) yang keberadaannya dalam lingkungan Kementerian Kehakiman. Keberadaan sekretariat BPS diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1949 tanggal 25 Oktober 1949 bahwa semua pegawai BPS diangkat menjadi pegawai KPP dan semua kekayaan BPS menjadi kekayaan KPP.

Kemajuan regulasi ini adalah pembentukan lembaga legislatif secara keseluruhan dilakukan melalui pemilihan umum. Namun sistem pemilihan yang diatur masih dilakukan secara bertingkat.

Dalam UU tersebut pengaturan penyelenggara pemilu berubah nama dari Badan Pembaharuan Susunan (BPS) menjadi Kantor Pemilihan Pusat (KPP) lebih detail dan tergambar dari UU sebelumnya, yaitu diatur pada Pasal 9 sampai Pasal 13 sebagai berikut:

Pasal 9

  1. Pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mempunyai Kantor Pemilihan Pusat di-ibu kota Republik Indonesia, Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, di-ibu kota propinsi dan Kantor Pemungutan suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, ditempat kedudukan Camat. Kantor Pemilihan mempunyai Cabang Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap Kabupaten di ibu kota kabupaten.
  2. Presiden dapat memindahkan tempat kedudukan suatu kantor pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat kelain tempat daripada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 10

  1. Kantor Pemilihan Pusat memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat diseluruh daerah Negara Indonesia.
  2. Kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun. Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta yang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan jabatannya pada waktu penjabat yang digantikannya itu semestinya meletakkan jabatan.
  4. Presiden mengangkat seorang ketua dan wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ayat 2.

Pasal 11

  1. Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dalam daerah pemilihannya.
  2. Kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun. Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta yang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan jabatannya pada waktu penjabat yang digantinya itu semestinya meletakkan jabatan.
  4. Gubernur, karena jabatannya, menjadi ketua Kantor Pemilihan daerahnya. (5) Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ayat 2.

Pasal 12

  1. Cabang Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah kabupatennya dibawah perintah Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu.
  2. Kantor Pemungutan suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah pemungutan suaranya dibawah perintah Cabang Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Kantor Pemungutan suara itu.
  3. Susunan Cabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing-masing kantor harus mempunyai ketua.
  4. Dalam tiap-tiap kelurahan, Lurah, karena jabatannya membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewajibannya.

Pasal 13

Penyelenggara-penyelenggara pemilihan wajib bantu membantu dalam melakukan kewajibannya.

Pembentukan KPP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1949 berada dibawah kementerian kehakiman dengan susunan organisasi penyelenggara terdiri dari Kantor Pemilihan Pusat (KPP) di Jogjakarta, Kantor Pemilihan (KP) di setiap ibukota provinsi, di ibukota DIY dan di ibukota karesidenan Surakarta serta Kantor Pemungutan Suara (KPS) di setiap tempat kedudukan Camat.

Keanggotaan KPP pertama berdasarkan Ketetapan Presiden nomor 27 tahun 1948 tanggal 9 Oktober 1948 terdiri dari Suwirjo selaku Ketua, Iskandar Tedjasukmana selaku Wakil Ketua, Anggota yaitu: Prawoto Mangkusasmito, Mr. Tambunan, Sadjarwo, Maruto Nitimihardjo, Asraruddin dan Wakil Anggota yaitu: Syaranamual, Mr. Maria Ulfah Santoso, Djupri Nitimihardjo.

Keanggotaan KPP mengalami perubahan baru (semenjak 7 Februari 1950) menurut surat ketetapan Presiden Nomor 19 tahun 1950 tanggal 7 Februari 1950 terdiri dari Iskandar Tedjasukmana selaku Ketua, Sjamsuddin Sutan Makmur selaku Wakil Ketua, Anggota yaitu: Asraruddin, Maruto Nitimihardjo, Burhanuddin Harahap, Soemarto, Soendjoto dan Wakil Anggota yaitu: Syaranamual, Nj. S. Pudjobuntoro, R.C. Sugeng Tjokrosudirdjo.

Sekretariat KPP merupakan kelanjutan dari Sekretariat BPS, seluruh pegawai dan asset BPS menjadi pegawai dan asset KPP sesuai Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1949 tertanggal 25 Oktober 1949. Keberadaan KPP di Jogjakarta dengan tugas utamanya memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di seluruh Indonesia yang dapat dirinci sebagai berikut:

  1. Mengadakan persiapan-persiapan penyelenggaraan pemilihan tersebut.
  2. Memberi petunjuk-petunjuk kepada para gubernur untuk membentuk Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara.
  3. Memberi penerangan-penerangan dan penjelasan-penjelasan mengenai UU nomor 27 tahun 1948 jo. UU nomor 12 tahun 1949 dan peraturan pemerintah tahun 1950.
  4. Mengadakan latihan-latihan para petugas.

Kelanjutan persiapan pemilu yang dilakukan oleh KPP lebih banyak dari BPS dan signifikan meliputi:

  1. Pembentukan sembilan KP, yaitu: Jogjakarta, Surakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Tengah, Tapanuli/Sumatera Timur dan Sumatera Selatan
  2. Bimbingan teknis dengan nama Konperensi kantor-Kantor Pemilihan kepada petugas KP dan jawatan penerangan
  3. Penerangan atau Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pemilihan DPR dengan bantuan dari Kementerian Penerangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman. Penyelenggaraan penerangan atau sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh Kementerian Penerangan. KPP fokus memberi penerangan kepada jajaran petugas pemilu yang dibentuknya.

Kegiatan penerangan atau sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPP sebagai berikut:

  1. Menerbitkan 30.000 buku UU/Peraturan tentang Pemilihan yang memuat UU Nomor 27 tahun 1948 dan PP Nomor 9 tahun 1950
  2. Menerbitkan 30.000 buku Pedoman Umum tentang Pemilihan Umum.
  3. Mencetak dan memberi naskah pidato/penjelasan yang lakukan bulan Mei 1950 kepada Pamong Praja, Jawatan Penerangan Daerah dan para petugas KPP didaerah.
  4. Perjalanan ke daerah-daerah untuk mengadakan penjelasan teknis tentang pemilihan umum di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.
  5. Merencanakan penerbita brosur yang dapat dengan mudah dimengerti isinya oleh umum. Brosur berjudul “Pilihlah Wakilmu” serta brosur yang memuat tanya jawab mengenai pemilu.
  6. Melakukan peninjauan pemilu ke daerah dan luar negeri yaitu:
  7. Pemilu lokal Minahasa tanggal 14 Juni 1951 untuk memilih anggota DPRD Minahasa. Pemilu lokal dilaksanakan secara langsung, setiap pemilih memilih wakilnya.
  8. Pemilu lokal Jogjakarta tanggal 16 Juli 1951 untuk memilih anggota DPRD Jogjakarta. Pemilu lokal dilaksanakan dengan sistem bertingkat dan menggunakan aparat KPP.
  9. Pemilu di Australia untuk memilih anggota parlemen. Selain meninjau pelaksanaan pemilunya, KPP mengirim jajarannya melakukan studi banding selama 4 bulan
  10. Pemilu di India untuk memilih anggota House of the People (Majelis Rendah Pusat) dan State Legislative Assemblies (Majelis Rendah Daerah) sejak 30 Desember 1951 sampai Februari 1952.
  11. KPP juga melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk pembentukan KP disejumlah daerah, seperti bekas daerah NIT (Negara Indonesia Timur) dan Kalimantan.
  12. Persiapan administrasi pemilu dalam bentuk pencekatan 12 formulir yang akan dilakukan oleh Percetakan Negara di Jakarta dengan kebutuhan ratusan ton kertas
  13. Telah membentuk KPS ditingkat kecamatan sebanyak 1914 dari 1989 yang dibutuhkan.
  14. Anggaran pemilu ditetapkan sebanyak Rp. 102.000.000 dengan keterangan:
  15. Anggaran disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1950
  16. Anggaran disusun untuk seluruh Indonesia
  17. Biaya pencetakan formulir adalah pos anggaran terbesar
  18. Anggaran ini untuk persiapan dan penyelenggaraan pemilu pertama kali, dimungkinkan untuk pemilu selanjutnya tidak sebanyak ini
  19. Hasil persiapan dan penyelenggaraan dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilu bagi DPRD dimasing-masing daerah.

Kontribusi signifikan dari KPP adalah saat terjadi perubahan UU Pemilu dengan menyampaikan pendapat resmi teknis kepemiluan KPP melalui surat Nomor 105/SEC/DAR/50. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kehakiman mengenai masukan atas rencana UU Pemilihan umum yang disiapkan oleh Panitia Sahardjo. Seiring dengan kembalinya Ibukota negara Indonesia ke Jakarta, KPP juga pindah dari Jogjakarta ke Jalan Pintu Air Nomor 1, Jakarta.

C. PPI: Tahap Penyelenggaraan

Kantor Pemilihan Pusat (KPP) berubah nama menjadi Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sesuai dengan perubahan UU Nomor 27 Tahun 1948 menjadi UU Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan tanggal 4 April 1953. Pasal 138 dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 mengatur penyesuaian tersebut, “Sejak berlakunya Undang-undang ini kantor-kantor badan-badan penyelenggara pemilihan, yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1948, masing-masing disesuaikan menjadi kantor badan penyelenggara pemilihan, yang dibentuk menurut undang-undang ini.”

Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya UU 7 Tahun 1953, Menteri Kehakiman mengeluarkan intruksi Nomor J.B.2/9/3 yang isinya sebagai berikut:

  1. Kantor Pemilihan Pusat, Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara yang sekarang sudah ada, masing-masing akan diganti berturut-turut dengan Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemungutan Suara dengan pengertian bahwa:
  2. Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta, Kantor Pemilihan Karesidenan Surakarta, Kantor Pemilihan Tapanuli/Sumatera Timur dan Kantor Pemilihan Atjeh tidak akan diganti.
  3. Dalam satu daerah pemungutan suara tidak akan lebih dari satu Panitia Pemungutan Suara yang pembentukannya adalah kewajiban Menteri Dalam Negeri.
  4. Sekretariat Kantor Pemilihan Pusat menjadi Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia, Sekretariat Kantor-Kantor Pemilihan (yang diganti dengan Panitia Pemilihan) menjadi Sekretariat Panitia Pemilihan, dan Sekretariat Kantor-kantor Pemungutan Suara (yang diganti dengan Panitia Pemungutan Suara) menjadi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

Selain perubahan sekretariat KPP menjadi PPI, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1953 mengangkat sembilan anggota PPI tertanggal 7 November 1953 untuk masa kerja selama 4 (empat) tahun yang terdiri dari S. Hadikusumo selaku Ketua, Rustam Sutan Palindih selaku Wakil Ketua dan Anggota yaitu: Sudarnadi, Surjaningprodjo, Sudibjo, H. Sofjan Siradz, Soemarto, Hartojo, Asrarudin.

Pengangkatan sumpah dan pelantikan dilaksanakan tanggal 28 November 1953 di Istana Negara. Serah terima dari KPP ke PPI dilaksanakan pada kantor KPP, Jalan Pintu Air Nomor 1, Jakarta. Keanggotaan PPI mengalami tiga kali pergantian:

  1. Sudibjo dan Asrarudin menjadi Menteri Sosial dan Menteri Muda Perhubungan diganti dengan Soehardjo dan ABM Joesoef tanggal 26 September 1955
  2. Terjadi perubahan Pasal 20 UU Nomor 7 tahun 1953 menjadi UU Darurat Nomor 18 tahun 1955, tertanggal 26 September 1955 terjadi penambahan anggota PPI, yaitu: Drs. Matakupan, S. Widjaja, G. Abdul Muis, Dokter Sudarsono, Sugih Tjokrosumarto.
  3. Soerjaningprodjo mengundurkan diri diganti oleh Achmad Ruslam bin H. Mohd. Seman tertanggal 25 Oktober 1955.

PPI kemudian berhasil menyelenggarakan pemilihan umum nasional untuk pertama kalinya yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante.

Masa kerja PPI periode pertama berakhir pada tanggal 7 November 1957 yang ditandai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1958 perihal pemberhentian dengan hormat kepada 14 anggota PPI periode pertama tertanggal 24 Januari 1958. Selanjutnya Presiden mengangkat Anggota PPI periode kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1958 yang mengangkat 11 anggota PPI terdiri dari S. Hadikusumo selaku Ketua, Gusti Abdul Muis selaku Wakil Ketua dan Anggota yaitu: Hadji Achmad Sjahri, Soemarto, Drs. Dominges Sakarias Matakupan, Suhardjo, Jusuf Adjitorop, I Made Sugitha, Hadji Sofjan Siradj, Lukas Kustarjo, Asrarudin.

Kesimpulan

Dengan uraian ringkas diatas, penelusuran tanggal lahir KPU beranjak dari penyelenggara pemilu tahun 1955 sebagai pemilu nasional pertama yang juga demokratis, yaitu PPI. Keberadaan PPI sebagai badan penyelenggara pemilihan merupakan perkembangan dari dua badan penyelenggara pemilihan sebelumnya yang memiliki keterkaitan satu sama lagi baik dari segi perundang-undangan maupun kelembagaan atau kesekretariatan, yaitu BPS dan KPP.

Dokumen Tiga Tahap Penyelenggara Pemilu 1955: BPS, KPP dan PPI

Perkembangan kelembagaan badan penyelenggara pemilu KPU memiliki kemiripan dengan proses lahir dan perkembangan lembaga negara yang terbentuk sejak awal Indonesia merdeka, yaitu DPR dan TNI. DPR yang lahir tanggal 29 Agustus 1945 merujuk pada pelantikan Anggota KNIP dan TNI lahir tanggal 05 Oktober 1945.

Beranjak dari paparan diatas, penentuan tanggal lahir KPU dapat merujuk pada dua hal, penetapan Undang-undang yang didalamnya mengatur keberadaan badan penyelenggara pemilihan atau pelantikan badan penyelenggara pemilihan. Bila merujuk pada keberadaan PPI (dilantik tanggal 7 November 1953) yang bersandar pada UU Nomor 7 Tahun 1953 tanggal 4 April 1953.

Namun bila menempatkan PPI sebagai bagian dari kelanjutan KPP yang bermula dari BPS sebagaimana dipaparkan diatas, waktu lahir KPU mengacu pada penetapan UU Nomor 12 Tahun 1946, yaitu tanggal 8 Juli 1946. Namun lebih tepat bila merujuk pada pembentukan BPS untuk pertama kali tahun 1946, yaitu sesuai waktu pelantikan Anggota BPS oleh Wakil Presiden RI di Jogjakarta tanggal 16 September 1946. Wallahu a’lam bisshowab.

Sudut Siaga Raya, 4 September 2020

Daftar Rujukan / Pustaka

  1. Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, Satu Tahun Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, Jogjakarta, BPSKNP, 1947
  2. Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 1999
  3. Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, New York, Cornell University Press, 1961
  4. M. Nazir Salim, Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta, 1951, Penerbit Ombak, 2013
  5. Panitia Pemilihan Indonesia, Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia Jang Pertama Untuk Memilih Anggota DPR dan Konstituante, Djakarta, Panitia Pemilihan Indonesia, 1958
  6. Soebagio Reksodipuro, Pemilihan Umum, Djakarta, Penerbitan dan Pertjetakan WAKTU, 1951
  7. Uji Nugroho, dkk, Jogja Memilih, Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta, Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018
  8. UU Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat
  9. UU Nomor 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya
  10. UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  11. www.ngada.org/pp19sd-1946.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *